Kelompok Hamas kembali menegaskan tidak ingin memerintah Jalur Gaza setelah perang dengan Israel berakhir. Hamas menyebut telah menyetujui pembentukan komite teknokratis untuk mengelola daerah kantong Palestina itu pada tahap selanjutnya dalam gencatan senjata Gaza.
Penegasan tersebut, seperti dilansir infoNews, Sabtu (6/12/2025), disampaikan seorang pejabat senior Hamas yang enggan disebut namanya pada Jumat (5/12). Pejabat itu menegaskan Hamas tidak ingin melanjutkan pemerintahan di Jalur Gaza.
Pejabat senior Hamas itu menambahkan Hamas telah menyetujui pembentukan komite teknokratis untuk mengelola daerah tersebut pada tahap berikutnya. Dia mengungkapkan Hamas juga telah menyetujui semua nama yang diusulkan untuk badan teknokratis itu dan menekankan adanya kesepakatan internal mengenai daftar tersebut.
Namun, dia menyebut Israel menghalangi implementasi praktis dari langkah-langkah yang sudah disepakati di lapangan meski perundingan dinilai mengalami kemajuan.
Terkait rencana pengerahan pasukan internasional ke Jalur Gaza, pejabat itu mengatakan pengerahan tersebut akan dibatasi ketat hanya untuk memantau gencatan senjata, bukan mengelola Gaza atau terlibat dalam pemerintahan internal. Peran pasukan internasional, katanya, adalah memisahkan pihak yang bertikai dan mencegah bentrokan baru.
Dia menambahkan negara-negara mediator mendukung pemberian peran pemantauan kepada setiap pasukan internasional yang nantinya dikerahkan sebagai bagian dari pengaturan gencatan senjata.
Kesepakatan gencatan senjata yang didasarkan pada rencana perdamaian usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai berlaku sejak 10 Oktober lalu. Gencatan ini menghentikan perang selama dua tahun di Jalur Gaza, meski kedua pihak saling menuduh adanya pelanggaran.
Beberapa hari setelah gencatan senjata berlaku, pada 12 Oktober, Hamas juga menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan Gaza pascaperang. Menurut sumber Hamas yang dikutip AFP saat itu, kelompok tersebut mengatakan akan melepaskan kendali atas Jalur Gaza namun tetap menjadi “bagian fundamental” dari struktur Palestina.
“Bagi Hamas, pemerintahan Jalur Gaza merupakan isu yang sudah diselesaikan. Hamas tidak akan berpartisipasi sama sekali dalam fase transisi, yang berarti telah melepaskan kendali atas Jalur Gaza, tetapi tetap menjadi bagian fundamental dari struktur Palestina,” kata sumber itu kepada AFP.
