Manggarai Barat –
Guru dan tenaga pendidik sekolah swasta di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), meminta difasilitasi agar bisa ikut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui kuota afirmasi khusus. Permintaan itu dilayangkan lantaran mereka tak diakomodasi dalam seleksi PPPK sebelumnya.
Tuntutan itu kuota khusus itu disampaikan Persatuan Guru Swasta Manggarai Barat (PGSMB) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai Barat di Labuan Bajo, Senin (23/2/2026).
“(Meminta) DPRD Manggarai Barat mendesak pemerintah daerah untuk memperjuangkan kuota afirmasi khusus bagi guru dan tendik swasta dalam seleksi PPPK di masa yang akan datang,” tegas Ketua PGSMB, Bernabas Daharming Ngampu, dalam RDP tersebut.
Guru dan tenaga pendidik di Manggarai Barat juga meminta pemerintah daerah agar segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap guru swasta yang telah mengabdi minimal dua tahun secara terus-menerus.
Mereka juga mendesak adanya rekomendasi resmi DPRD Manggarai Barat kepada pemerintah pusat agar regulasi seleksi PPPK memberikan ruang yang lebih adil bagi guru dan tendik swasta. Mereka juga meminta penyediaan pendampingan teknis dan sosialisasi khusus bagi guru dan tenaga pendidik swasta terkait proses pendaftaran dan seleksi PPPK.
Tak cuma itu, guru dan tenaga pendidik di Manggarai Barat juga meminta agar dialokasikan anggaran daerah untuk peningkatan kapasitas dan perlindungan kesejahteraan guru swasta, sembari menunggu proses seleksi PPPK.
“Kami menekankan perlunya perhitungan masa kerja, pembayaran tunjangan inpasing yang tertunda, serta penerbitan SK inpassing bagi guru bersertifikat sehingga hak profesional guru swasta dapat terpenuhi,” kata Bernabas.
Bernabas menegaskan guru swasta tidak meminta keistimewaan, tetapi hanya menuntut keadilan dan pengakuan atas pengabdian.
“Guru dan tenaga kependidikan swasta bukanlah tenaga kelas dua. Kami adalah pendidik yang berdiri di garis depan dengan fasilitas terbatas dan kesejahteraan minim,” tegas Bernabas.
Sementara itu, DPRD Manggarai Barat berjanji akan meneruskan perjuangan guru swasta kepada pemerintah pusat. Dewan bersama bupati akan berjuang ke pemerintah pusat agar agar ada perubahan regulasi yang bisa mengakomodasi guru swasta mengikuti seleksi PPPK.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
“Nami akan bersurat kepada pemda untuk sama-sama memperjuangkan ini baik dengan Komisi II DPR RI maupun KemenPAN-RB,” kata Ketua DPRD Manggarai Barat, Benediktus Nurdin.
Beni akan mengonsolidasi DPRD kabupaten/kota se-Indonesia untuk sama-sama memperjuangkan nasib guru swasta di daerahnya agar bisa mengikuti seleksi PPPK. Beni bahkan mengklaim sudah mulai menggalang konsolidasi itu mulai beberapa hari lalu sejak mendapat surat dari FGSMB. Konsolidasi dilakukan melalui grup WhatsApp pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Indonesia.
“Pada saat surat ini sampai ke DPRD, kami juga sudah melakukan konsolidasi melalui ikatan pimpinan DPR (DPRD kabupaten/kota) seluruh Indonesia supaya ini diperjuangkan bukan hanya Manggarai Barat, minimal NTT, minimal juga daerah lain,” terang politkus Partai NasDem itu.
Menurut Beni, aspirasi yang sama ini penting untuk diperjuangkan juga di daerah lain agar bisa menjadi perhatian pemerintah pusat. “Itu adalah bentuk komitmen lembaga DPR untuk menyampaikan aspirasi dari bapak ibu sekalian, karena kalau hanya Manggarai Barat yang berjuang, maka cakupannya kecil,” ujar dia.
Beni mengatakan konsolidasi dengan DPRD kabupaten/kota se-Indonesia akan kembali dilakukan setelah RDP dengan para guru swasta tersebut. “Maka komitmen kami adalah setelah RDP ini kami akan melakukan konsolidasi melalui pimpinan dan anggota DPR seluruh Indonesia supaya ini berjuang bersama. Melalui ketuanya saya sudah sampaikan, tinggal nanti surat dari kami, tinggal yang kami tunggu adalah lampiran dari surat bapak ibu sekalian,” jelas Beni.
Beni meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai untuk menyediakan data jumlah sekolah dan guru swasta di Manggarai Barat. “Jumlah guru swasta terdampak program PPPK ini, tolong nanti datanya detail, nanti melalui dinas tlg disiapkan, supaya mendapat data bahwa Manggarai Barat ada sekian guru yang terabaikan,” kata dia.
“Tentu perjuangan ini perjuangan bersama sebab bicara mengenai UU ini bukan hanya untuk Manggarai Barat, tetapi untuk 540 kabupaten/kita yang ada di Indonesia,” tandas Beni.
