Kupang –
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena geram atas kasus bunuh diri yang menimpa YBS (10), siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada. Ia menegaskan akan menuntut pemerintah daerah jika tragedi serupa kembali terjadi di wilayah NTT.
“Besok ada lagi model begini saya tuntut orang-orangnya. Kalau pun saya, maka saya siap tuntut. Kalau ada salah maka siap orang itu dituntut. Masa ada warga negara mati karena hal begini,” tegas Laka Lena, Rabu (4/2/2026).
Melki menyayangkan peristiwa tersebut terjadi di tengah derasnya aliran bantuan pemerintah pusat ke NTT, termasuk program pengentasan kemiskinan.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
“Kami punya perangkat PKH, uang mengalir triliunan ke NTT urusan orang miskin masih ada yang mati urusan begini,” imbuh Laka Lena.
Ia menegaskan kasus ini juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Menurut Melki, tragedi itu mencerminkan kegagalan pranata sosial dan sistem pemerintahan dalam melindungi warga yang paling rentan.
“Syukur ini diketahui publik setelah kami rakornas. Itu kejadian kalau Pak Prabowo tau, mati kami dicincang. Pak Prabowo paling marah hal-hal begini. Ini kami tidak tau apa yang salah tapi pranata sosial kami gagal, pemerintah kami juga sama,” jelas Laka Lena.
Akibat peristiwa tersebut, Melki mengaku menerima banyak telepon dari menteri-menteri di tingkat pusat. Ia menyebut kematian siswa SD di Ngada menjadi sorotan nasional karena dipicu persoalan kemiskinan, termasuk ketidakmampuan membeli alat tulis sekolah.
“Saya sampai ditelepon oleh banyak menteri karena hal ini. Ini alarm untuk pemerintah karena banyak warga daerah yang hidup dengan kondisi serupa,” tandasnya.
Melki juga mengkritik lambannya respons pemerintah daerah setempat. Ia mengaku telah menghubungi pimpinan daerah di Ngada, namun respons yang diterima dinilai terlambat.
“Mati hanya karena miskin. Agak terganggu juga saya. Saya punya keluarga juga, tangan saya susah juga. Saya WA pimpinan daerahnya lama juga merespons. Jadi saya minta orang saya sendiri turun cek,” tandasnya.
Selain itu, Melki menyoroti absennya kehadiran pemerintah daerah saat pemakaman korban. Ia meminta Pemda Ngada bertanggung jawab penuh, termasuk mengurus makam korban secara layak.
“Pemerintah daerah harus segera mengurus makam anak tersebut. Kirim orang secara resmi dari Pemda Ngada, sebagai pemerintah kami gagal urus warga negara kalau begini. Malu saya sebagai Gubernur! Masa ada warga negara mati hanya gara-gara begini,” pungkas Melki.
Disdukcapil Ganti KK Korban
Kabupaten Ngada telah menerbitkan Kartu Keluarga (KK) baru untuk ibu kandung siswa kelas IV SD yang tewas gantung diri di Kecamatan Jerebuu, Ngada. Korban diketahui berinisial YBR (10).
Ibu korban berinisial MGT kini tercatat dalam KK baru bersama empat anaknya yang masih hidup dengan alamat sesuai domisili mereka di Kecamatan Jerebuu. Selama lebih dari 10 tahun tinggal di Ngada, MGT sebelumnya masih menggunakan administrasi kependudukan Kabupaten Nagekeo. Kondisi tersebut disebut menjadi salah satu faktor yang menghambat keluarga korban mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
“Sudah beres,” ungkap ungkap Kepala Disdukcapil Kabupaten Ngada, Gerardus Reo, Rabu (4/2/2026) malam.
Gerardus menjelaskan pihaknya turun langsung menemui keluarga korban pada Selasa (3/2/2026) untuk mengurus persoalan administrasi kependudukan tersebut. KK baru pun telah dicetak dan diserahkan kepada keluarga.
“Langsung bereskan dokumen kependudukan. Mama dan anak KK Nagekeo, sudah tinggal di atas 10 tahun di Jerebuu tapi KTP masih Nagekeo. Itu juga yang turut berdampak intervensi atau campur tangan pemerintah untuk membantu itu menjadi sangat terbatas,” jelas Gerardus.
Ia mengatakan selama ini korban dan empat anak MGT yang lainnya masuk KK nenek korban. Kini empat anak itu gabung dalam KK baru ibu mereka.
“KK anak-anak termasuk almarhum (sebelumnya) masuk di KK neneknya. KK, saya sudah pindahkan gabung dengan orang tua. Saya sudah buat surat pindah dari Nagekeo ke Ngada. Saya sudah diterbitkan KK,” jelas Gerardus.
