Gubernur Bali Wayan Koster membeberkan strategi pembangunan yang ingin dia terapkan dalam lima tahun ke depan. Ia menekankan pembangunan akan dijalankan dengan konsep satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.
Koster mengatakan kabupaten/kota di Bali tidak boleh mengabaikan kepentingan bersama meskipun memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya masing-masing. Hal itu dia ungkapkan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025, di Gedung Wiswa Sabha Utama, kantor Gubernur Bali, Selasa (15/4/2025).
“Kita harus gerak cepat, akhir 2029 semua fondasi sudah terbentuk sehingga pergerakan kita ke depannya akan lebih terarah dan tertata,” ujar Koster dalam keterangan tertulis yang diterima infoBali, Selasa (15/4/2025).
Koster lantas membeberkan sejumlah program prioritas yang dia canangkan menjadi hal fundamental yang akan diakselerasi dalam lima tahun ke depan. Menurutnya, program-program itu menjadi landasan bagi Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.
Beberapa program prioritas itu, antara lain penggunaan energi bersih terbarukan, swasembada dan diversifikasi pangan, pengendalian alih fungsi lahan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur strategis penunjang pariwisata.
Adapun pembangunan infrastruktur yang dia maksud seperti underpass dan subway. Hal itu untuk memecah kemacetan arus lalu lintas di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
Koster juga menyinggung upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bali melalui program satu keluarga satu sarjana. Selain itu, politikus PDIP itu juga ingin mengupayakan sekolah gratis sampai ke tingkat SMA/SMK.
“Hal fundamental telah dirancang sehingga agenda pembangunan menjadi terarah, kita akselerasi pelaksanaan semua program, kita harus bekerja lebih cepat dan lebih keras lagi sehingga fondasi kita menjadi kuat,” ujar gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng, itu.
Diketahui, pembukaan Musrenbang tersebut turut dihadiri oleh Ida Shri Bhagawan Putra Natha Nawa Wangsa Pemayun, Ketua MDA Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, bupati/wali kota se-Bali, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali, Tim Percepatan Pembangunan, hingga instansi vertikal, BUMD/BUMN, dan lembaga/asosiasi kemasyarakatan.
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya, juga turut menghadiri pertemuan itu secara daring. Dalam arahannya, Mahendra Jaya mendorong inovasi dan akselerasi program unggulan daerah.
Mahendra meminta agar alokasi anggaran difokuskan pada target kinerja pelayanan publik. Selain itu, ia juga mengingatkan untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan kelestarian alam Bali sebagai daerah pariwisata.
Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, setali tiga uang. Idris menyebutkan beberapa isu strategis di Bali yang perlu mendapat perhatian, seperti pembangunan manusia dan ekonomi wilayah non metropolitan, tingginya pencemaran air, dan alih fungsi lahan.
Idris juga menyoroti menurunnya kualitas ekosistem pesisir di Bali. Menurut dia, upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan juga perlu memperhatikan pengembangan sektor pertanian dan ekonomi kreatif.
