Gelar PON 2028, Wagub NTT Buka Opsi Kolaborasi dengan Jakarta-Jatim

Posted on

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) menunggu surat keputusan (SK) dari Menteri Olahraga (Menpora) Erick Thohir, untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) bersama Nusa Tenggara Barat (NTB). Wagub NTB Johni Asadoma membuka peluang kolaborasi dengan provinsi lain menggelar pertandingan sejumlah cabang olahraga (cabor).

“Pemerintah membuka peluang kolaborasi untuk DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Timur (Jatim) dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028,” ujar Johni, saat diwawancarai di Kupang, Minggu (21/12/2025).

Opsi tersebut, Johni berujar, disiapkan di tengah wacana Gubernur Jakarta Pramono Anung yang mengajukan diri sebagai untuk menjadi tuan rumah PON 2028.

Purnawirawan Polri itu menyebut keinginan DKI Jakarta untuk menjadi tuan rumah PON merupakan hal yang wajar, mengingat kelengkapan sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki.

“Kalau menurut saya, permintaan DKI Jakarta itu wajar-wajar saja. Mereka unggul dari sisi sarana prasarana dan fasilitas olahraga yang lengkap,” tambah dia.

Johni mengatakan penentuan NTT-NTB sebagai tuan rumah PON 2028, sudah melalui seluruh tahapan secara formal, sehingga saat ini tinggal menunggu SK Menpora.

Bila SK Menpora telah terbit, maka NTT-NTB siap memaksimalkan kemampuan yang ada untuk menjadi tuan rumah PON 2028. Menurutnya, tuan rumah PON penting untuk pemerataan pembangunan olahraga secara nasional.

“Di Utara sudah, di Barat sudah (Aceh-Sumut), di Timur sudah (Papua). Sekarang giliran wilayah Selatan. Artinya, masyarakat NTT-NTB sangat berharap PON 2028 tetap dilaksanakan sesuai penunjukan awal,” tegas mantan Kapolda NTT itu.

“Kolaborasi dengan DKI, Jabar maupun Jatim, terkait wacana DKI Jakarta sebagai tuan rumah, Pemprov NTT justru melihat peluang kolaborasi sebagai solusi bersama. Kalau PON 2028 tetap di NTT-NTB, kami bisa kolaborasi dengan DKI, Jawa Barat, dan Jawa Timur,” jelasnya.

Johni menjelaskan, untuk venue olahraga membutuhkan biaya pembangunan besar dapat dilaksanakan di provinsi yang infrastrukturnya sudah siap.

“Venue-venue yang pembangunannya mahal bisa dilaksanakan di DKI, Jabar, atau Jatim. Ini bagus karena ada kolaborasi, pembiayaan bisa lebih hemat dan tidak terlalu mahal,” katanya.

Johni pun meminta pemerintah pusat dapat segera mengambil keputusan agar daerah bisa melakukan persiapan secara maksimal. Menurutnya, NTT-NTB membutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama untuk pembangunan fasilitas olahraga yang saat ini masih sangat terbatas.

“Pemprov NTT berencana memanfaatkan seluruh potensi daerah, mulai dari Pulau Timor, Sumba, hingga Flores, sepanjang memenuhi syarat dari KONI Pusat atau PB PON,” ujar dia.

Sejauh ini, Pemprov NTT telah melakukan koordinasi dan studi tiru ke Jawa Barat yang pernah menjadi tuan rumah PON 2016.

“Kami belajar banyak dari Jawa Barat, mulai dari organisasi, prestasi, administrasi, hingga pemberdayaan ekonomi,” ungkapnya.

“Harapannya, kalau PON dilaksanakan di NTT-NTB, ekonomi masyarakat juga ikut naik,” pungkas Johni.