Hal itu disampaikan Sueta dalam gelaran Bimbingan Teknis, Monitoring, dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagi badan publik yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali bersama Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Gianyar, Gedung PLUT KUMKM Bedulu, hari ini.
Mewakili Kadis Kominfo Gianyar, Sueta melanjutkan, bimbingan teknis ini menjadi langkah strategis dalam rangka pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025, yang merupakan instrumen penting untuk mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan KIP.
“SAQ ini untuk menilai konsistensi layanan informasi kepada masyarakat, mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik, mendorong pemenuhan hak masyarakat atas informasi yang mudah diakses, serta mewujudkan ketersediaan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2025).
Lebih lanjut, kata Sueta, pengisian SAQ juga mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi, mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien (good governance), dan yang tak kalah penting, memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik.
Sueta juga menyampaikan apresiasi kepada 15 Badan Publik di Kabupaten Gianyar yang berkomitmen mengikuti Bimtek. Hal tersebut menjadi penanda semangat bersama untuk terus memperkuat ekosistem keterbukaan informasi publik di Kabupaten Gianyar.
“Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi rutinitas pengisian SAQ, tetapi benar-benar dimaknai sebagai momentum untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan informasi kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KI Bali, I Putu Arnata mengatakan bahwa tujuan dari evaluasi tersebut untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.
“Pengisian SAQ dan evaluasi juga untuk mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik serta pengambilan kebijakan KIP,” paparnya.
