Manggarai Barat –
Anggota DPRD Manggarai Barat Martinus Mitar menyoroti ketiadaan posko keselamatan di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Padahal, perairan Pulau Komodo dan Pulau Padar masuk kategori berisiko tinggi untuk wisata bahari.
“Wisata bahari daya tarik utama wisatawan. Tapi perairan Komodo, Padar beresiko tinggi. Saya belum menemukan satu kebijakan membangun satu posko keselamatan d kawasan wisata bahari,” kata Marten dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Manggarai Barat dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo, Selasa (10/2/2026).
Politikus Partai NasDem itu menyebutkan, di Manggarai Barat saat ini hanya terdapat satu posko Basarnas yang melayani seluruh wilayah. Jika terjadi kecelakaan kapal atau insiden wisata di TN Komodo, petugas harus berangkat dari Labuan Bajo dengan jarak tempuh yang cukup jauh.
“Posko keselamatan wisata selama dia berlayar di kawasan Taman Nasional Komodo tidak ada, bahkan ketika ada kejadian di Taman Nasional Komodo,” tegas Marten.
Marten mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas keselamatan wisata bahari di TN Komodo. Ia menilai perlu ada kajian dan kolaborasi lintas pihak untuk membangun posko keselamatan khusus wisata bahari yang tidak sepenuhnya bergantung pada Basarnas.
“Hemat saya penting untuk rapat kolaborasi untuk menghadirkan posko keselamatan khusus wisata bahari tidak bersandar pada Basarnas. Soal siapa bertanggung jawab ini diskusi,” ujarnya.
Soroti Peran BTNK
Marten juga menyoroti Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) yang dinilainya tidak menunjukkan tanggung jawab saat kecelakaan kapal wisata Putri Sakinah pada 26 Desember 2026. Kecelakaan tersebut menewaskan pelatih sepak bola wanita Valencia CF, Martin Carreras Fernando, dan tiga anaknya.
“Saya melihat TNK di peristiwa ini kemarin semacam dia tidak pernah tahu bahwa dia juga bagian dari tanggung jawab moral,” tegas Marten.
Ia menilai Pemerintah Daerah Manggarai Barat justru menjadi pihak yang paling disorot publik, padahal tidak memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari TN Komodo. Seluruh retribusi wisatawan, kata dia, dipungut BTNK dan disetorkan ke pusat sebagai PNBP.
“Tapi Manggarai Barat dihajar kiri kanan, satu rupiah pun uang dari Taman Nasional Komodo untuk PAD Manggarai Barat, nol,” ujar Marten.
KSOP dan Basarnas
Kepala KSOP Kelas III Labuan Bajo Stephanus Risdiyanto mengatakan, saat terjadi kecelakaan wisata bahari, KSOP hanya berperan melakukan koordinasi dengan unsur SAR. Penanggung jawab utama adalah Basarnas.
“KSOP hanya koordinasi. PIC adalah Basarnas,” jelas Stephanus.
Ia membenarkan belum ada posko keselamatan di TN Komodo. Namun, KSOP telah membangun posko terpadu di Pelabuhan Marina Labuan Bajo sejak 2023.
“Sejak saya menjabat dibuat satu Posko terpadu di terminal penumpang,” ujarnya.
KSOP juga menyiapkan alur laut khusus bagi kapal SAR dan kapal negara untuk mempercepat pergerakan saat operasi penyelamatan.
Sebelumnya, Kepala Kantor Basarnas Maumere Fathur Rahman menyatakan pembangunan pos keselamatan di TN Komodo baru memungkinkan jika Pos SAR Labuan Bajo ditingkatkan statusnya menjadi Kantor SAR Labuan Bajo agar jumlah personel dan armada bertambah.
DPRD Pertanyakan Kontribusi KSOP
Dalam RDP yang sama, Anggota DPRD Manggarai Barat Silverius Sukur mempertanyakan kontribusi KSOP Kelas III Labuan Bajo terhadap pembangunan daerah.
“Apa kontribusi KSOP untuk pembangunan Manggarai Barat,” kata Silverius.
Ia mengklaim selama lima periode menjadi anggota DPRD, tidak ada satu rupiah pun kontribusi KSOP untuk pembangunan Manggarai Barat. Silverius juga mempertanyakan kontribusi kapal wisata terhadap PAD daerah.
Menanggapi hal itu, Stephanus menyebut KSOP telah menciptakan lapangan kerja melalui penerbitan sekitar 1.500 sertifikat pelaut gratis serta 820 sertifikat PAS kecil bagi kapal nelayan dan kapal wisata.
“Kami menyampaikan data kapal dan penumpangnya setiap bulan. Kami tidak punya kewenagan menarik pajak itu,” tegas Stephanus.
