Pertanggungjawaban APBD 2024 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapatkan banyak sorotan dari anggota DPRD Lombok Timur. Mulai dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang minim, infrastruktur jalan, hingga janji kampanye yang belum terealisasi.
“Kami menyoroti masih adanya beberapa ruas jalan yang kondisinya rusak dan perlu segera diperbaiki. Kami berharap pemerintah daerah ke depannya dapat segera melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur, terutama infrastruktur jalan,” kata Ahyar Rosidi, anggota DPRD dari Partai Perindo, ketika menyampaikan pandangan fraksi pada sidang paripurna pembahasan raperda pertanggungjawaban APBD 2024, Kamis (10/7/2025).
Selain itu Ahyar Rosidi juga mendorong Pemkab Lombok Timur lebih aktif untuk meningkatkan PAD pada tahun 2025, ia menilai pada tahun 2024 capaian PAD masih sangat rendah yaitu 68,11 persen.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
“Capaian PAD tahun 2024 sebesar 68,11%, sangat rendah, harapan kami ke depannya pemerintah daerah proaktif dan berusaha meningkatkan PAD dan meningkatkan pengawasan dalam segala bidang untuk menghindari kebocoran-kebocoran,” cecar Ahyar.
Saprudin, anggota dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN), mempertanyakan pelaksanaan program layanan kesehatan cukup membawa KTP bagi warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan. Sebelumnya, program ini dijanjikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur saat kampanye Pilkada 2024.
“Mohon penjelasan, terkait janji pelayanan kesehatan cukup dengan membawa KTP bagi warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan saat berobat di Puskesmas atau rumah sakit, karena di lapangan kebijakan ini dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ucap Saprudin.
Menanggapi apa yang disampaikan oleh sejumlah anggota dewan ketika sidang paripurna, Wakil Bupati Lombok Timur Mohammad Edwin Hadi Wijaya mengatakan beberapa program sedang berjalan dan program-program lainnya, termasuk janji-janji kampanye, tengah dipersiapkan.
“Sebagai mitra kerja pandangan mereka (anggota dewan) cukup bagus. Namun, dari beberapa masukan yang disampaikan ada yang sedang berjalan dan ada yang sedang kami persiapkan,” kata Edwin.
Terkaiat capaian PAD 2024 yang rendah, Edwin melanjutkan, realisasinya sudah meningkat bila dibandingkan realisasi PAD 2023 yang hanya 58 persen. Sementara PAD Lombok Timur pada 2024 sebesar 68,11 persen.
“Ke depannya tentu tadi ada saran fraksi juga, kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk mengkalkulasi dan menetapkan target yang akurat,” ucap Edwin.
Dia juga membeberkan rencana perubahan status Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk diubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) sebagai upaya peningkatan PAD.
“Sehingga nanti kalau sudah diubah statusnya menjadi Perseroda, PDAM tidak hanya menjadi penyalur air bersih saja, tapi bisa melakukan usaha lain, tentu ini kami lakukan untuk meningkatkan PAD Lombok Timur,” beber Edwin.
