Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) mengkritik rencana job fair yang akan digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar sebagai langkah mengatasi pemutusan kontrak terhadap 1.632 tenaga honorer.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Syamsuriansyah, menilai kegiatan job fair itu hanya sebatas menyediakan informasi lowongan pekerjaan, bukan solusi konkret untuk menampung ribuan honorer yang telah kehilangan pekerjaan.
“4.676 lowongan itu menarik sekali. Cuma harus konkret. Namanya informasi lowongan pekerjaan, siapa yang lolos kualifikasi, itu saja yang diterima,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).
Menurut Syamsuriansyah, Pemkab Lobar seharusnya menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan 27 perusahaan swasta yang akan berpartisipasi dalam job fair, agar ada kepastian bagi para eks honorer yang melamar.
Ia menjelaskan, setiap perusahaan memiliki kualifikasi tersendiri dalam merekrut pekerja, terutama perusahaan bonafide yang sudah memiliki reputasi baik. Karena itu, ia menilai job fair tersebut belum tentu bisa menjadi jalan keluar bagi ribuan honorer yang terkena pemutusan kontrak.
“Setiap perusahaan swasta juga punya kriteria, misalnya usia 35 tahun ke atas untuk dipekerjakan di perusahaan bonafit, ya tentu mereka (perusahaan) mikir juga,” ucapnya.
“Sama dengan cara berpikir perusahaan milik daerah, mereka kan mau meningkatkan kapasitas, tentu SDM-nya yang siap pakai dan punya kompetensi di bidangnya. Ya kalau mereka (pelamar) tidak masuk kualifikasi, bagaimana?” sambung politisi Partai Perindo itu.
Syamsuriansyah juga menyoroti kecilnya peluang 1.676 tenaga honorer yang dirumahkan untuk diterima bekerja karena job fair terbuka untuk umum dan diikuti pelamar dari berbagai daerah.
Ia pun menawarkan alternatif solusi kepada Pemkab Lobar, yakni mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) dan menyediakan pinjaman usaha tanpa bunga. Dengan begitu, para eks honorer yang tidak terserap di dunia kerja bisa membuka usaha baru.
“Ada hal lain yang bisa saya tangkap dari kebijakan ini, supaya teman-teman kita yang intelektual ini tidak hanya berharap menjadi tenaga honor saja. Mereka juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru,” katanya.
Syamsuriansyah menambahkan, pemutusan kontrak terhadap 1.676 honorer non-database harus diantisipasi agar tidak menambah angka pengangguran baru. Terlebih, Pemkab Lobar tengah menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2025.
