Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya atau Dewa Jack, menilai aksi penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan kepada Presiden kedua RI, Soeharto, sebagai bentuk provokasi.
Pernyataan itu disampaikan Dewa Jack setelah sejumlah warga Bali menggelar doa bersama di Merajan DPRD Bali, Jumat (7/11/2025). Dalam kegiatan itu, peserta doa bersama dilarang petugas keamanan untuk berfoto sambil membentangkan spanduk bertuliskan “Tolak Gelar Pahlawan Soeharto”.
Menurut Dewa Jack, tulisan dalam spanduk tersebut mengandung unsur provokasi.
“Oh ya kalau provokasi mungkin janganlah di ruangan, kan gitu. Di luar lah,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Bali, Jumat (7/11/2025).
Dewa Jack menegaskan bahwa penyampaian aspirasi publik tetap harus dilakukan dengan cara yang sopan dan sesuai etika ketimuran.
“Kami menerima aspirasi, kan aspirasi yang lain juga kami terima, tapi kan secara ketimuran lah,” katanya.
Koalisi Masyarakat Untuk Adili Kejahatan HAM (MUAK) Bali selaku penyelenggara doa bersama menegaskan kegiatan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi rakyat.
“DPRD itu kan disimbolkan sebagai gedung rakyat sebenarnya, sehingga semua rakyat itu sebenarnya harusnya bisa masuk memberikan suara,” ujar Tommy, perwakilan MUAK Bali.
Tommy menjelaskan, doa bersama itu bertujuan mengingatkan masyarakat dan para pejabat agar lebih reflektif terhadap kebijakan yang dinilai bertentangan dengan nurani rakyat.
“Sama-sama kita mendoakan kepada bangsa, kepada para pejabat agar semakin mempunyai kesadaran, bisa merefleksi bahwa kebijakan yang mereka lakukan ini sebenarnya salah, kebijakan yang mereka lakukan ini sebenarnya mengkhianati keinginan rakyat,” jelasnya.
Koalisi Masyarakat Untuk Adili Kejahatan HAM (MUAK) Bali selaku penyelenggara doa bersama menegaskan kegiatan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi rakyat.
“DPRD itu kan disimbolkan sebagai gedung rakyat sebenarnya, sehingga semua rakyat itu sebenarnya harusnya bisa masuk memberikan suara,” ujar Tommy, perwakilan MUAK Bali.
Tommy menjelaskan, doa bersama itu bertujuan mengingatkan masyarakat dan para pejabat agar lebih reflektif terhadap kebijakan yang dinilai bertentangan dengan nurani rakyat.
“Sama-sama kita mendoakan kepada bangsa, kepada para pejabat agar semakin mempunyai kesadaran, bisa merefleksi bahwa kebijakan yang mereka lakukan ini sebenarnya salah, kebijakan yang mereka lakukan ini sebenarnya mengkhianati keinginan rakyat,” jelasnya.
