Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali bakal memanggil sejumlah pengelola usaha akomodasi wisata tak berizin di tebing Pantai Bingin, Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali. Musababnya, dewan menemukan banyaknya vila hingga restoran di kawasan itu yang berdiri di tanah negara.
“Itu sudah diakui oleh Pemkab Badung dan juga (Pemerintah) Provinsi. Itu memang menggunakan tanah negara dan izinnya memang tidak ada, itu sudah pelanggaran,” kata Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budiutama di kantornya, Senin (19/5/2025).
DPRD Bali, dia berujar, segera menyusun jadwal pemanggilan terhadap sejumlah pemilik vila dan restoran tak berizin itu. Menurutnya, dewan akan memberikan rekomendasi terkait sanksi setelah pengelola akomodasi wisata yang melanggar itu memberikan klarifikasi.
“Apakah itu sanksi administratif sampai pembongkaran, jangan sampai nanti kami memberikan rekomendasi (malah) menyalahi aturan. Nanti kami bisa digugat,” imbuh Budiutama.
Budiutama menyebut pemilik vila dan restoran di kawasan tersebut mencapai puluhan orang, termasuk warga negara asing (WNA). Berdasarkan laporan yang dia terima, salah satu bangunan vila di tanah negara itu bahkan sudah berusia sekitar 15 tahun.
“Artinya, kecolongan,” imbuh politikus PDIP itu.
Dewan belum dapat menghitung kerugian akibat pemanfaatan tanah negara tersebut. Meski begitu, dewan bakal menelusuri keberadaan usaha akomodasi wisata di kawasan lainnya. Penertiban usaha tak berizin bertujuan itu untuk memastikan sumber pendapatan daerah dari sektor pajak tidak bocor.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa vila di tebing Pantai Bingin, Pecatu, pada Selasa (6/5/2025). Dari hasil itu, dewan mendapatkan beberapa vila dan restoran yang berdiri di atas tanah negara
Dewan mengancam membongkar sejumlah vila hingga restoran yang tak berizin di kawasan tersebut. DPRD Bali juga akan mendata pemilik bangunan-bangunan ilegal tersebut.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
