Dosen Universitas Mataram (Unram), Ahmad Junaidi, ikut berdemo bersama ratusan mahasiswa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia mendesak pemerintah mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak efektif dan membebani uang negara.
“Kami minta hentikan program MGB dan evaluasi semua. Program ini belum bisa berdampak baik di dengan masyarakat,” ujar Junaidi saat berorasi di depan gedung DPRD NTB, Rabu (27/8/2025).
Junaidi meminta pemerintah menjadikan pendidikan sebagai jalan untuk mencerdaskan bangsa. Selain itu, ia juga menyoroti gaji dan insentif anggota DPR yang dinilai terlalu besar.
“Kami minta pemberian insentif anggota DPR mencapai Rp 50 juta itu dievaluasi. Jangan sampai mereka semakin kaya, kita semua kesulitan mencari kerja,” imbuhnya.
Junaidi mendorong para mahasiswa untuk terus bersuara lantang. Meski begitu, dia mengingatkan untuk tetap tertib saat menyampaikan aspirasi. “Jangan pulang sebelum menang,” ujarnya.
Pantauan infoBali, massa aksi membakar keranda bertuliskan ‘AZAB DPR TIDAK DITERIMA KERANDA’. Mereka juga mengibarkan bendera One Piece, Jolly Roger.
Suasana sempat ricuh ketika massa aksi dari Aliansi Rakyat dan Mahasiswa NTB merusak gerbang selatan gedung DPRD NTB. Massa mengangkat gerbang dengan lebar sekitar 4 meter itu ke tengah ruas Jalan Udayana, Kota Mataram.
Massa aksi juga sempat melempar botol dan kayu saat polisi berupaya memadamkan api keranda yang dibakar. Mereka lantas merangsek masuk ke halaman gedung dewan. Massa aksi sempat terlibat aksi saling dorong dengan aparat.
“Kami minta agar Ketua DPRD NTB (Baiq Isvie Rupaeda) segera menemui mahasiswa,” ujar Ketua BEM Universitas Mataram (Unram) Lalu Nazir Huda saat di sela-sela aksi, Rabu.
Berikut 12 tuntutan massa aksi dari Aliansi Rakyat dan Mahasiswa NTB:
1. Batalkan rencana pembangunan Sea Plane dan Glamping di kawasan TNGR Gunung Rinjani.
2. Tolak Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) berpotensi membungkam demokrasi.
3. Hentikan perampasan lahan di bawah proyek strategis nasional seperti di KEK Mandalika dan setop swastanisasi pendidikan, bebaskan masyarakat dari kekangan rezim Prabowo-Gibran.
4. Tolak kenaikan insentif anggota DPR di tengah efisensi anggaran.
5. Bangun persatuan gerakan rakyat dan lawan rezim anti rakyat.
6. Wujudkan pembentukan hukum yang berkeadilan, ekonomi yang mengabdi kepada rakyat, dan pendidikan yang saintis.
7. Reformasi kebijakan pendidikan, ekonomi dan politik negara NKRI.
8. Tolak kenaikan pajak bumi dan bangunan di NTB yang membebani masyarakat
9. Evaluasi kebijakan MBG di tengah efisensi anggaran.
10. Sahkan RUU Perampasan Aset sebagai komitmen pemberantasan korupsi.
11. DPRD harus menutup Tambang Emas Ilegal di NTB.
12. Usut dana siluman dan meminta APH segera ditindaklanjuti aliran dana.
Massa Aksi Bakar Keranda
Pantauan infoBali, massa aksi membakar keranda bertuliskan ‘AZAB DPR TIDAK DITERIMA KERANDA’. Mereka juga mengibarkan bendera One Piece, Jolly Roger.
Suasana sempat ricuh ketika massa aksi dari Aliansi Rakyat dan Mahasiswa NTB merusak gerbang selatan gedung DPRD NTB. Massa mengangkat gerbang dengan lebar sekitar 4 meter itu ke tengah ruas Jalan Udayana, Kota Mataram.
Massa aksi juga sempat melempar botol dan kayu saat polisi berupaya memadamkan api keranda yang dibakar. Mereka lantas merangsek masuk ke halaman gedung dewan. Massa aksi sempat terlibat aksi saling dorong dengan aparat.
“Kami minta agar Ketua DPRD NTB (Baiq Isvie Rupaeda) segera menemui mahasiswa,” ujar Ketua BEM Universitas Mataram (Unram) Lalu Nazir Huda saat di sela-sela aksi, Rabu.
Massa Aksi Bakar Keranda
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Berikut 12 tuntutan massa aksi dari Aliansi Rakyat dan Mahasiswa NTB:
1. Batalkan rencana pembangunan Sea Plane dan Glamping di kawasan TNGR Gunung Rinjani.
2. Tolak Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) berpotensi membungkam demokrasi.
3. Hentikan perampasan lahan di bawah proyek strategis nasional seperti di KEK Mandalika dan setop swastanisasi pendidikan, bebaskan masyarakat dari kekangan rezim Prabowo-Gibran.
4. Tolak kenaikan insentif anggota DPR di tengah efisensi anggaran.
5. Bangun persatuan gerakan rakyat dan lawan rezim anti rakyat.
6. Wujudkan pembentukan hukum yang berkeadilan, ekonomi yang mengabdi kepada rakyat, dan pendidikan yang saintis.
7. Reformasi kebijakan pendidikan, ekonomi dan politik negara NKRI.
8. Tolak kenaikan pajak bumi dan bangunan di NTB yang membebani masyarakat
9. Evaluasi kebijakan MBG di tengah efisensi anggaran.
10. Sahkan RUU Perampasan Aset sebagai komitmen pemberantasan korupsi.
11. DPRD harus menutup Tambang Emas Ilegal di NTB.
12. Usut dana siluman dan meminta APH segera ditindaklanjuti aliran dana.
