Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026 akan dilaksanakan di semua daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk lima kabupaten dan kota di Pulau Sumbawa. Pesta olahraga tingkat provinsi itu diperkirakan membutuhkan dana lebih dari Rp 15 miliar.
Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB, Mori Hanafi, mengatakan penyebaran lokasi Porprov NTB 2026 di semua daerah dilakukan sebagai bagian dari persiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. NTB menjadi tuan rumah PON 2028 bersama Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kenapa demikian? Karena khusus untuk porprov yang besok ini, rancangannya atau desainnya itu untuk menghadapi PON 2028. Kami akan laksanakan di tahun 2028 itu PON dan kita akan jadi tuan rumah,” kata Mori ditemui di Kantor Gubernur NTB, Rabu sore (29/10/2025).
Penyebaran lokasi pertandingan Porprov NTB, tutur Mori, dimaksudkan agar kabupaten/kota yang akan menjadi tuan rumah cabor PON terbiasa sejak dini.
“Kenapa harus ada di Sumbawa? Kenapa harus ada di Bima? Kenapa harus ada di Lombok Timur? Karena nanti ada cabang-cabang PON yang akan dipertandingkan di kabupaten-kabupaten itu,” ujar Mori.
Politikus Partai NasDem itu menjelaskan perkiraan kebutuhan anggaran lebih dari Rp 15 miliar untuk Porprov NTB 2026. Estimasi itu didapatkan setelah disandingkan dengan kebutuhan biaya PON 2028 yang menghabiskan Rp 10,5 miliar untuk mempertandingkan 26 cabang olahraga (cabor).
Porprov NTB 2026, tutur Mori, akan mempertandingkan 51 cabor. Walhasil, kebutuhan anggaran Porprov NTB 2026 lebih besar dibandingkan PON 2028 karena cabor yang dipertandingkan lebih banyak.
“Kalau idealnya dengan 51 (cabor) dan melibatkan lebih banyak atlet dibanding tahun dahulu ya ini minimal Rp 15 miliar anggarannya porprov. Dahulu tahun 2018, dengan cabor hanya 26, itu saja anggarannya sudah Rp 10,5 miliar,” papar Mori.
Namun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu mengakui konsep Porprov NTB 2026 tidak mudah untuk direalisasikan karena membutuhkan konsolidasi kuat di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
“Kita sama-sama tahu bahwa anggaran pemerintah pusat itu, APBD kita itu terpotong lebih dari satu triliun untuk APBD tahun 2026. Ini kan persoalan tersendiri,” tutur Mori.
Mori menjelaskan akan ada pembagian tanggung jawab biaya penyelenggaraan jika Porprov NTB digelar di sepuluh kabupaten/kota. Setiap daerah minimal menanggung biaya akomodasi, keamanan, dan fasilitas medis. Biaya untuk keperluan lain akan ada pembagian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
“Tetapi, kabupaten/kota paling nggak kalau sudah menanggung transport, kesehatan, dan keamanan itu juga sudah lumayan. Akan ada pengurangan biaya,” terang Mori.
Meski demikian, KONI NTB akan tetap menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Estimasi biaya itu masih dirincikan bersama pengurusnya. Ia pun akan tetap berupaya mencari sumber-sumber anggaran lain, seperti sponsor, untuk menutupi tingginya biaya penyelenggaraan PON.
“Kami harus berimprovisasi sebisa mungkin sehingga bisa kami lakukan efisiensi sehingga efektif. Sehingga, juga kalau pun ada pengurangan-pengurangan, tidak mengurangi makna atau kualitas daripada Porprov 2026 nanti,” jelas Mori.
