Tiga kabupaten dan kota di Bali, yakni Denpasar, Badung, dan Gianyar, sepakat untuk menyumbangkan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) sebanyak 10% untuk enam daerah lain. Keenam kabupaten itu adalah Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan.
Gubernur Bali, Wayan Koster, mengatakan Denpasar, Badung, dan Gianyar menyumbang PHR 10% kepada enam kabupaten lain di Bali menggunakan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Hal ini dilakukan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata yang berkeadilan di seluruh Bali.
“Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan, mengatasi kemacetan, menangani persoalan sampah, dan menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan secara menyeluruh,” kata Koster dalam siaran pers Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Jumat (18/4/2025).
Kesepakatan itu tertuang dalam Naskah Kesepakatan Bersama tentang BKK untuk Pembangunan Proyek Strategis Provinsi Bali dan Infrastruktur. Penandatanganan dilakukan di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jumat (18/4/2025).
Selain itu, juga ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pola Pembangunan Semesta Berencana di Provinsi Bali serta Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Perkotaan Trans Metro Dewata (TMD) di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita).
Koster menegaskan penandatanganan kesepakatan ini merupakan langkah konkret untuk membangun Bali dengan prinsip satu pola, satu pulau, satu tata kelola. Menurutnya, hal ini menjadi tonggak penting dalam menyatukan visi pembangunan Bali secara menyeluruh dan merata.
Salah satu fokus utama kesepakatan adalah pengoperasian kembali TMD di kawasan Sarbagita yang akan dimulai pada April 2025. Sebelumnya program ini dibiayai oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), tetapi kini diambil alih pemerintah daerah karena adanya perubahan kebijakan pusat.
“Trans Metro Dewata bertujuan mengurangi kemacetan, memberikan layanan transportasi publik yang layak, serta mendidik masyarakat untuk beralih ke transportasi umum,” ujar Koster.
Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menyampaikan Pemkot Denpasar menyambut baik kesepakatan ini dan siap mengimplementasikannya dengan semangat kolaboratif. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Bali merupakan kunci untuk mempercepat pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Proyek-proyek strategis yang didukung oleh BKK ini akan menjadi pendorong utama dalam pembangunan wilayah perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Arya Wibawa.
Arya Wibawa menambahkan BKK ini akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, drainase, fasilitas publik, penanganan sampah, dan sektor strategis lain. Semua program tersebut dirancang selaras dengan prioritas pembangunan Denpasar serta mendukung visi pembangunan Bali.
“Melalui kesepakatan ini, diharapkan percepatan pembangunan proyek strategis, khususnya di Kota Denpasar, dapat berjalan optimal, efisien, dan tepat sasaran sehingga mampu memberikan manfaat nyata dan maksimal bagi seluruh masyarakat Bali,” ujar Arya Wibawa.
