Warga dari berbagai kabupaten di Pulau Sumbawa berdemonstrasi di Simpang AI Jati, Kamis (15/5/2025). Demonstran menagih janji Presiden Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang akan memisahkan Pulau Sumbawa dari Nusa Tenggara Barat (NTB).
Seorang tokoh masyarakat Sumbawa Barat, Muliadi (43), mengatakan janji Prabowo untuk memisahkan Sumbawa dari NTB sebagai provinsi sendiri disampaikan oleh Fahri Hamzah. Fahri Hamzah kini juga menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di pemerintahan Prabowo.
“Kami ingat betul waktu itu, Presiden Prabowo menjanjikan pembentukan Provinsi Sumbawa melalui Fahri Hamzah pada tahun pertama Pak Prabowo menjabat sebagai Presiden,” ungkap Muliadi kepada infoBali di sela-sela demonstrasi.
Pengusulan Pulau Sumbawa menjadi daerah otonomi baru (DOB), jelas Muliadi, sudah dilakukan sejak 25 tahun lalu. Masyarakat menuntut pemisahan Sumbawa dari NTB karena adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas publik dengan Lombok.
“Rumah sakit daerah provinsi hanya ada di Lombok, begitu juga dengan universitas negeri, itu ada di Lombok. Belum lagi permasalahan jalan. Kalau di Lombok sampai di pelosok itu sudah diaspal. Sementara kami di Sumbawa jauh berbeda masih banyak jalan-jalan tanah,” tutur Muliadi.
Muliadi meyakini pembentukan provinsi baru akan mempercepat pembangunan dan perekonomian masyarakat Pulau Sumbawa. Sebab, Pulau Sumbawa memiliki sumber daya alam, seperti adanya smelter terbesar kedua di Indonesia yang mengeksplorasi batu hijau di Sumbawa Barat yang dikelola PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN).
“Pulau Sumbawa memiliki sumber daya alam yang melimpah, di sini ada tambang emas, tambang mineral, belum lagi potensi pertanian dan wisatanya. Tentu, dengan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, ini bisa dikelola secara mandiri oleh kami disini,” jelas Muliadi.
Koordinator Umum (Kordum) Aksi Solidaritas KP4S Sumbawa Barat, Beny Rifai (30), mengatakan masyarakat secara swadaya melakukan iuran untuk membiayai demonstrasi tersebut.
“Masyarakat kami yang mengeluarkan biaya secara swadaya, ini murni gerakan rakyat tanpa dibiayai oleh siapa pun,” tegas Beny.
Persiapan untuk aksi solidaritas tersebut, jelas Beny, dilakukan jauh-jauh hari. Selain mengumpulkan dana dari masyarakat, mereka memasang spanduk serta mengonsolidasi massa.
