Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar memastikan kebijakan PPh final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM akan berlaku selamanya. Kebijakan ini masuk dalam paket stimulus ekonomi Presiden Prabowo Subianto 8+4+5.
Menurut Cak Imin, jaminan pajak minimum bagi UMKM ini diharapkan menjadi indikator untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga 5,8 persen.
“Saya jamin UMKM hanya mendapatkan PPh final 0,5 itu selamanya. Terutama memang (program ini) sampai 2029, tapi saya jamin (berlaku) selamanya,” kata Cak Imin seusai membuka Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Politeknik Pariwisata NTB, Selasa (16/9/2025).
Politikus PKB itu menegaskan, semakin kecil beban pajak UMKM, semakin besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Kita semakin kecil membebankan pajak UMKM, maka semakin menguntungkan ekonomi nasional. Itu teorinya,” ujarnya.
Selain kebijakan pajak, Cak Imin menyampaikan negara akan menanggung biaya kecelakaan kerja dan kematian pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Biaya ini akan ditanggung, jaminan kecelakaan dan kematian,” katanya.
Menurutnya, program ini juga sudah mengcover perlindungan sosial bagi 700 ribu pengemudi ojek online (ojol). Dengan adanya jaminan tersebut, para pekerja ojol diharapkan merasa lebih aman saat bekerja.
Direktur BPJS Ketenagakerjaan RI, Pramudya Iriawan, mengatakan perlindungan khusus diberikan kepada ojol yang mengalami kecelakaan di jalan.
“Jadi program ini, untuk Ojol yang mengalami kecelakaan di jalan, yang mendapatkan perawatan di rumah sakit biaya akan ditanggung sampai sembuh. Jika cacat total akan mendapatkan santunan Rp 42 hingga Rp 48 juta,” ujarnya.
Ia menambahkan, untuk ojol yang memenuhi kriteria tertentu, anak mereka akan mendapat beasiswa pendidikan hingga perguruan tinggi.
“Ini akan diberikan dengan kriteria tertentu ya. Anak akan mendapatkan beasiswa pendidikan sampai perguruan tinggi,” tandasnya.
Sebelumnya, Cak Imin juga meminta Himpunan Bank Negara (Himbara) mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku UMKM di NTB.
Menurutnya, paket stimulus ekonomi Presiden Prabowo dengan anggaran Rp 16,23 triliun diharapkan mampu menjadikan UMKM sebagai penyerap tenaga kerja.
“KUR yang akan diberikan untuk usaha rakyat sebesar 2,3 juta ini dipercepat penyalurannya. Kalau KUR cepat tersalur, UMKM bisa benar-benar menyerap tenaga kerja,” tegas Cak Imin.
Ketua Umum PKB itu menyebut program KUR akan disalurkan kepada minimal 2,3 juta UMKM di Indonesia. Setelah disalurkan, UMKM ditargetkan mampu menyerap 4 juta lapangan kerja baru.
Direktur BPJS Ketenagakerjaan RI, Pramudya Iriawan, mengatakan perlindungan khusus diberikan kepada ojol yang mengalami kecelakaan di jalan.
“Jadi program ini, untuk Ojol yang mengalami kecelakaan di jalan, yang mendapatkan perawatan di rumah sakit biaya akan ditanggung sampai sembuh. Jika cacat total akan mendapatkan santunan Rp 42 hingga Rp 48 juta,” ujarnya.
Ia menambahkan, untuk ojol yang memenuhi kriteria tertentu, anak mereka akan mendapat beasiswa pendidikan hingga perguruan tinggi.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
“Ini akan diberikan dengan kriteria tertentu ya. Anak akan mendapatkan beasiswa pendidikan sampai perguruan tinggi,” tandasnya.
Sebelumnya, Cak Imin juga meminta Himpunan Bank Negara (Himbara) mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku UMKM di NTB.
Menurutnya, paket stimulus ekonomi Presiden Prabowo dengan anggaran Rp 16,23 triliun diharapkan mampu menjadikan UMKM sebagai penyerap tenaga kerja.
“KUR yang akan diberikan untuk usaha rakyat sebesar 2,3 juta ini dipercepat penyalurannya. Kalau KUR cepat tersalur, UMKM bisa benar-benar menyerap tenaga kerja,” tegas Cak Imin.
Ketua Umum PKB itu menyebut program KUR akan disalurkan kepada minimal 2,3 juta UMKM di Indonesia. Setelah disalurkan, UMKM ditargetkan mampu menyerap 4 juta lapangan kerja baru.
