Buleleng mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali senilai Rp 75 miliar pada 2026. BKK Pemprov Bali ini akan difokuskan untuk pembenahan sejumlah ruas jalan prioritas yang rusak parah dan infrastruktur pertanian.
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, mengungkapkan BKK Pemprov Bali 2026 telah tercatat dalam dokumen perencanaan daerah dan sudah diterbitkan surat keputusan. Eksekusi fisik dapat segera dimulai dengan proses lelang pada awal 2026.
“Sudah dan itu sudah keluar SK-nya. Jadi tinggal eksekusinya saja. Nanti ya mulai bulan dari awal tahun ya kami mulai lelang,” ujar Sutjidra, Minggu (28/12/2025)
Prioritas utama penggunaan BKK Pemprov Bali 2026 untuk menangani sejumlah ruas jalan yang sangat mendesak. Beberapa ruas jalan itu sempat menjadi perbincangan publik karena kondisinya yang rusak parah.
Beberapa lokasi yang disebutkan secara spesifik oleh Sutjidra antara lain jalan di Desa Mengening, jalan menuju Bukti, dan Jalan Merak, serta beberapa ruas di Kecamatan Gerokgak dan Seririt. “Mengening jadi prioritas karena sangat rusak, termasuk di Desa Bukti, yaitu Jalan Merak,” jelas Sutjidra.
Selain penanganan jalan di desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng juga memiliki agenda penataan kawasan kota, pedestrian, dan pengaturan pedagang kaki lima (PKL). Rencana penataan kota ini, menurut Sutjidra, diagendakan lebih lanjut pada 2027.
Penertiban PKL, jelas Sutjidra, agar tidak menetap di trotoar sepanjang hari, melainkan hanya sore hari, mengikuti model yang diterapkan di Denpasar. Hal ini dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat, termasuk mahasiswa, terhadap gangguan yang ditimbulkan.
“Ya, nanti kami tetapkan rencananya PKL itu hanya boleh berjualan di sore hari. Tidak menetap seperti yang sekarang karena akan mengganggu sekali. Masyarakat banyak sekali mengeluh. Bahkan, mahasiswa pun tuntutannya begitu,” terang Sutjidra.
Bupati asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, ini mengakui pekerjaan rumah di bidang infrastruktur masih sangat besar. Perhitungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Buleleng, masih terdapat sekitar 30 kilometer (km) jalan yang perlu perhatian serius.
Anggaran yang disiapkan pada 2026 mencapai sekitar Rp 75 miliar hanya untuk pengaspalan, belum termasuk pekerjaan irigasi dan jembatan. Total nilai jika digabung dengan proyek irigasi diperkirakan dapat menyentuh angka Rp 100 miliar lebih.
Selain jalan, dana BKK Pemprov Bali 2026 juga akan menyentuh sektor lain. Sutjidra menambahkan ada alokasi untuk infrastruktur pertanian, seperti irigasi serta pembangunan dan pelebaran jembatan. Dua jembatan yang disebutkan sebagai proyek yang akan ditangani adalah jembatan Banyuasri dan jembatan di Tejakula.
Sutjidra berharap distribusi BKK dapat memberikan dampak yang lebih komprehensif. “Tidak hanya pada peningkatan konektivitas melalui perbaikan jalan, tetapi juga pada penguatan sektor pertanian dan penataan lingkungan perkotaan di Buleleng,” ungkapnya.
