Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan survei konversi gabah ke beras (SKGB) di salah satu penggilingan padi (gabah) di Kecamatan Lembor, Selasa (19/8/2025). Penggilingan padi yang berada di Kelurahan Tangge ini salah satu sampel SKGB di Manggarai Barat.
Survei SKGB dilakukan untuk memproyeksi stok beras dari hasil panen gabah. Dari sekian banyak padi yang dihasilkan bisa diketahui jumlah beras yang dihasilkan.
“SKGB dilakukan untuk memproyeksi stok beras. Karena kita boleh mendapatkan produksi padi sekian, kalau kami tidak peroleh informasi kira-kuta kalau padi 100 kilogram (kg) jadi beras berapa kg. Makanya kami melakukan survei SKGB,” Kepala BPS Manggarai Barat Ikhe Suryaningrum.
“SKGB biasa tiap lima tahun, angka ini dipakai untuk memproyeksi lima tahun ke depan,” lanjut dia. Adapun survei untuk menghitung produksi padi dilakukan setiap bulan.
Ada 25 sampel di Manggarai Barat untuk SKGB penggilingan. SKGB ditargetkan selesai pada September mendatang.
Proses yang dilakukan adalah gabah yang hendak digiling diukur terlebih dahulu kadar airnya menggunakan alat bernama moisture meter. Diambil sampel gabah sebanyak 100 kg. Beras itu digiling laku ditimbang lagi beras yang dihasilkan. Dari proses itu didapatkan data proyeksi stok beras dari sampel tersebut.
Di penggilingan tersebut, dari 100 kg gabah yang digiling menghasilkan 69 kg beras. Kadar air gabah 12,6 persen. Menurut Ikhe, jumlah beras yang dihasilkan itu sudah bagus.
“Itu artinya proses penjemuran juga bagus,” ujar Ikhe.
Selain penjemuran, ada sejumlah faktor lain yang memengaruhi produktivitas beras dari gabah yang dihasilkan. “Persentase ke beras tergantung jenis gabah, bagus atau tidak. Gabah kena serangan hama berasnya nanti banyak hancur, hitam dan bisa banyak dedak sehingga kualitas ke beras jadi berkurang,” jelas Ikhe.
Selain SKGB, BPS juga melakukan pendataan wilayah kerja statistik (Wilkerstat) di Kecamatan Lembor. Tujuan mempersiapkan Wilkerstat ini dalam rangka sensus ekonomi tahun 2026.
“Wilkerstat ini poin pentingnya bagaimana teman-teman petugas memastikan batas SLS (satuan lingkungan setempat) atau batas satu RT dengan RT yang lain. Maka langsung dilakukan dengan tagging (memberi tanda) batas luar setiap SLS,” jelas Ikhe.
Di samping melakukan tagging batas luar, Wilkerstat ini juga melakukan identifikasi berkaitan dengan muatan usaha ekonomi yang berada di dalam satu SLS itu. “Jadi teman-teman petugas, selain tagging, juga mengindentifikasi wilayah usaha ekonomi di wilayah SLS atau wilayah RT tersebut, di luar usaha pertanian. Di situ ada usaha perdagangan, industri, kontruksi dan usaha apa saja,” jelas Ikhe.
Wilkerstat yang disiapkan adalah Pasar Lembor. Pasar itu dipilih karena di situ salah konsentrasi usaha ekonomi masyarakat setempat. Wilkerstat bisa selain pasar. Wilkerstat ini ada di semua RT.
“Wilkerstat ini untuk semua wilayah geografis Indonesia, semua wilayah di Manggarai Barat, semua SLS, semua RT, semua Desa, semua Kecamatan. Tadi kebetulan saja kita ambil pasar karena di situ konsentrasi usaha ekonomi,” jelas Ikhe.
Kegiatan ketiga yang dilakukan BPS Manggarai Barat di Lembor adalah survei angkatan kerja nasional (Sakernas). Survei yang dilakukan dua kali setahun ini untuk mengukur tingkat pengangguran. Petugas melakukan survei di rumah-rumah warga.
Ikhe mengatakan survei BPS mengikuti standar metodologi nasional. “Data yang kami hasilkan bukan sekadar angka, melainkan melalui proses panjang dengan standar yang sudah ditetapkan pusat. Mari kita bersama-sama menjaga mutu agar hasilnya benar-benar bisa menjadi dasar perencanaan, monitoring, maupun evaluasi pembangunan,” ujar Ikhe.
Bupati Ingatkan Data Abal-abal
Tiga kegiatan survei BPS Manggarai Barat di Lembor itu dihadiri Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dan sejumlah pimpinan organisasi pemerintah daerah (OPD). Edi Endi meninjau pelaksanaan survei tersebut.
Dalam sambutannya, Edi Endi menekankan pentingnya kejujuran masyarakat sebagai responden survei memberikan data yang akurat. Menurutnya, data valid menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Kita sebagai responden tidak boleh memberikan data abal-abal. Data yang benar itu untuk kepentingan kita bersama. Kalau data abal-abal, bablas negara ini,” tegas Edi Endi.
“Kami jamin data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya oleh negara. Tujuannya jelas, untuk merumuskan kebijakan agar daerah dan negara bisa maju, rakyat sejahtera,” lanjut dia.
Ia mengatakan Pemkab Manggarai Barat sedang mendorong penerapan data tunggal agar kebijakan pembangunan tidak lagi berbasis ego sektoral. “Kalau kita punya mimpi yang sama terhadap kemajuan dan kesejahteraan, lalu dibalut kerja kolaborasi dan sinergi, hasilnya akan dahsyat untuk Indonesia Emas,” tegasnya.
Kegiatan ketiga yang dilakukan BPS Manggarai Barat di Lembor adalah survei angkatan kerja nasional (Sakernas). Survei yang dilakukan dua kali setahun ini untuk mengukur tingkat pengangguran. Petugas melakukan survei di rumah-rumah warga.
Ikhe mengatakan survei BPS mengikuti standar metodologi nasional. “Data yang kami hasilkan bukan sekadar angka, melainkan melalui proses panjang dengan standar yang sudah ditetapkan pusat. Mari kita bersama-sama menjaga mutu agar hasilnya benar-benar bisa menjadi dasar perencanaan, monitoring, maupun evaluasi pembangunan,” ujar Ikhe.
Bupati Ingatkan Data Abal-abal
Tiga kegiatan survei BPS Manggarai Barat di Lembor itu dihadiri Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dan sejumlah pimpinan organisasi pemerintah daerah (OPD). Edi Endi meninjau pelaksanaan survei tersebut.
Dalam sambutannya, Edi Endi menekankan pentingnya kejujuran masyarakat sebagai responden survei memberikan data yang akurat. Menurutnya, data valid menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Kita sebagai responden tidak boleh memberikan data abal-abal. Data yang benar itu untuk kepentingan kita bersama. Kalau data abal-abal, bablas negara ini,” tegas Edi Endi.
“Kami jamin data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya oleh negara. Tujuannya jelas, untuk merumuskan kebijakan agar daerah dan negara bisa maju, rakyat sejahtera,” lanjut dia.
Ia mengatakan Pemkab Manggarai Barat sedang mendorong penerapan data tunggal agar kebijakan pembangunan tidak lagi berbasis ego sektoral. “Kalau kita punya mimpi yang sama terhadap kemajuan dan kesejahteraan, lalu dibalut kerja kolaborasi dan sinergi, hasilnya akan dahsyat untuk Indonesia Emas,” tegasnya.
