Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) bakal menjadikan Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai daerah algomerasi pertumbuhan rantai pasok sirkular. Itu bertujuan untuk menekan angka kemiskinan di Bumi Gora.
Hal itu diungkapkan oleh Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses BP Taskin, Novrizal Tahar. Ia optimistis upaya tersebut dapat mendorong pertumbuhan baru di bidang pangan.
“Kami sepakat menjadikan Lombok aglomerasi pertumbuhan semi-closed loop rantai pasok. Ini akan memunculkan pertumbuhan baru,” kata Novrizal saat mengunjungi Kantor Gubernur NTB di Mataram, Selasa (12/8/2025).
Novrizal juga mengapresiasi program Desa Berdaya milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Menurutnya, program pengentasan kemiskinan itu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Kami harapkan Desa Berdaya menjadi semacam rantai pasok pertumbuhan ekonomi baru di desa-desa sehingga diharapkan ini bisa mendorong percepatan graduasi kemiskinan di NTB. Di sana kan ada 106 desa kemiskinan ekstrem yang akan disasar,” ujar Novrizal.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan ada 106 desa di NTB yang masuk kategori miskin ekstrem. Pemprov NTB, dia berujar, telah membentuk tim percepatan pengentasan kemiskinan melalui program Desa Berdaya.
“Tugas tim percepatan nanti adalah melakukan cascading semua program supaya fokusnya ke pengentasan kemiskinan. Semua OPD nantinya, apapun programnya, tujuan akhirnya adalah mengurangi kemiskinan,” ujar Iqbal.
Menurut Iqal, pendekatan yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di NTB bersifat transformatif. Pemprov NTB akan mengalokasikan dana Rp 300 juta hingga Rp 500 juta per desa untuk mempercepat program tersebut.
“Desa Berdaya ini collaborative action. Pemprov hanya sebagai orkestrator, menyiapkan dukungan yang dibutuhkan. Kami tidak malu disebut daerah miskin, yang penting lima tahun lagi tidak ada lagi yang miskin,” tandas Iqbal.
Pemprov NTB Bentuk Tim Percepatan
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan ada 106 desa di NTB yang masuk kategori miskin ekstrem. Pemprov NTB, dia berujar, telah membentuk tim percepatan pengentasan kemiskinan melalui program Desa Berdaya.
“Tugas tim percepatan nanti adalah melakukan cascading semua program supaya fokusnya ke pengentasan kemiskinan. Semua OPD nantinya, apapun programnya, tujuan akhirnya adalah mengurangi kemiskinan,” ujar Iqbal.
Menurut Iqal, pendekatan yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di NTB bersifat transformatif. Pemprov NTB akan mengalokasikan dana Rp 300 juta hingga Rp 500 juta per desa untuk mempercepat program tersebut.
“Desa Berdaya ini collaborative action. Pemprov hanya sebagai orkestrator, menyiapkan dukungan yang dibutuhkan. Kami tidak malu disebut daerah miskin, yang penting lima tahun lagi tidak ada lagi yang miskin,” tandas Iqbal.
