Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengevaluasi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) usai lima siswa SDN Repuk Tunjang, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah, NTB, mengalami keracunan program Maakn Bergizi Gratis (MBG).
“Pasti, tentu (kasus itu) akan menjadi bahan evaluasi ke teman-teman. Pertama akan dicari tahu apa akar permasalahannya di sana,” kata Humas BGN NTB, Kombes Lalu Muhammad Iwan Mahardan, Rabu (28/5/2025).
Iwan menegaskan, pihaknya belum bisa langsung memutus kontrak kerja sama dengan mitra penyedia dapur MBG. Menurutnya, perlu dilakukan pembinaan terlebih dahulu sebelum sanksi dijatuhkan.
“Tidak serta merta langsung putus kontrak. Pasti akan ada pembinaan dulu. Dari sana akan dicari demi perbaikan ke depannya,” tegas Iwan.
Ia menyebutkan bahwa dapur MBG di Lombok Tengah akan dievaluasi menyeluruh guna meningkatkan kinerja pelayanan makanan bergizi ke siswa.
“Kami akan evaluasi demi meningkatkan kinerjanya,” ujarnya.
Selain di Lombok Tengah, Iwan juga mengungkapkan adanya penghentian sementara distribusi MBG di Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Penghentian dilakukan karena ada proses perubahan manajemen dan kelengkapan data administrasi.
“Bukan dihentikan. Tapi, karena ada data belum lengkap makanya dihentikan sementara sampai virtual account SPPG-nya dilengkapi,” jelasnya.
Ke depan, BGN akan memberlakukan sistem pembayaran dana awal kepada mitra dapur guna menghindari kendala operasional di lapangan.
“Untuk di Kecamatan Selaparang akan segera kembali didistribusikan. Tidak sampai seminggu disetop sementara,” tandas Iwan.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Lombok Tengah memastikan lima siswa keracunan akibat bakteri Escherichia coli (E-coli) yang ditemukan dalam makanan MBG. Kepastian itu berdasarkan hasil pemeriksaan dua sampel makanan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) NTB.
Kepala Dinkes Lombok Tengah, Suardi, menyebutkan sumber E-coli ditemukan pada dua jenis makanan, yakni telur bumbu dan kacang goreng.
“Sampel makanan yang diperiksa itu ada nasi putih, kemudian kacang, tumis kangkung, telur bumbu, dan buah salak. Yang terindikasi mengandung E-coli itu telur bumbu dan kacang goreng itu,” kata Suardi di Praya, Jumat (9/5/2025).
Pemerintah pusat menargetkan pembangunan 400 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB sepanjang tahun 2025. Hal ini disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, saat kunjungan kerja bersama jajaran Komisi IX ke Pemprov NTB.
“Konsep dapur umum tersebut bekerjasama dengan satuan koperasi, yayasan, hingga perusahaan perseroan terbatas. Makanya kita harapkan pada tahun 2025 ini target 400 pembangunan SPPG terpenuhi,” ujarnya.
Muazzim mengatakan, hingga Mei 2025, NTB telah memiliki 54 dapur MBG atau setara 25 persen dari target. Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan jumlah dapur MBG terbanyak, yakni 57 titik.
Politikus PAN itu menegaskan pembangunan dapur MBG harus dikawal ketat dan diawasi secara langsung oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram.
“Saya minta BBPOM harus ikut turun ke lapangan jangan menunggu. Mereka juga turun secara langsung untuk melihat makanan yang akan disajikan kepada siswa agar tidak terjadi persoalan seperti keracunan makanan ataupun adanya makanan yang tidak layak konsumsi,” tegasnya.
Sementara itu, Humas BGN NTB, Lalu Iwan, menyebut belum ada hambatan berarti dalam pembangunan dapur MBG di NTB. Ia mengatakan proyek ini akan menyerap banyak tenaga kerja, selain berdampak pada peningkatan kebutuhan bahan pangan lokal.
“Ini akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Dan lainnya soal bahan baku makanan,” kata Iwan.
Ia mencontohkan, satu dapur MBG membutuhkan sekitar 3.000 butir telur per hari. Artinya, dalam sebulan satu dapur bisa mengonsumsi 72.000 butir telur.
“Nah jika ini dikalikan 400 dapur. Maka itulah yang kita butuhkan untuk telur. Ini misalnya. Ini baru satu jenis makanan. Belum yang lain,” jelasnya.
Program MBG ditargetkan menyasar 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan ibu menyusui pada akhir 2025, sesuai instruksi Presiden Prabowo.
