Bandara Internasional Bali Baru atau Bali Utara resmi masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Padahal, proyek ini sebelumnya dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) lantaran ditolak oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.
Proyek tersebut masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025. Berikut beragam respons pejabat daerah dan Direktur Utama PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti terkait proyek Bandara Bali Utara masuk RPJMN 2025-2029.
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menanggapi rencana pembangunan Bandara Bali Utara di Buleleng yang masuk RPJMN 2025-2029. Ia mengingatkan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung sebelum proyek tersebut direalisasikan.
“Prinsipnya adalah jangan sampai terjadi pembangunan bandara itu nanti setelah selesai tidak jalan,” kata Giri di Kantor Gubernur Bali, Senin (28/4/2025).
Menurut Giri, komunikasi antara pemerintah dengan maskapai penerbangan juga harus diperkuat agar rute dari Buleleng dapat terisi penumpang. Ia khawatir jika bandara dibangun tanpa perencanaan matang, tidak akan ada maskapai yang beroperasi di sana.
“Lalu kami disuruh bayar kan nggak mungkin, biarkan tim teknis walaupun itu sudah masuk di RPJMN kami akan koordinasikan,” ungkap politikus PDI Perjuangan tersebut.
Saat ditanya terkait respons Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait rencana pembangunan bandara, Giri menyebutkan bahwa Megawati menekankan pentingnya penyelesaian infrastruktur sebelum proyek dimulai.
“Beliau katakan dari awal sebelum bandara itu dibangun sebaiknya adalah infrastruktur diselesaikan termasuk akomodasi,” ujar mantan Bupati Badung dua periode itu.
Giri menambahkan, dalam RPJMN terdapat dua kategori proyek, yakni prioritas dan mendesak. Ia menegaskan bahwa semua proyek prioritas harus dikaji urgensinya.
“Semua prioritas tapi ada yang lebih urgen,” tandasnya.
Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra mengaku siap mendukung proyek Bandara Bali Utara di Buleleng. Namun harus dilakukan kajian mendalam.
“Di Perda RTRW kami sudah ada, tapi itu kan harus dilakukan kajian,” katanya dihubungi via telepon, Senin (28/4/2025).
Menurut Sutjidra, membangun bandara di Buleleng harus dibarengi dengan kajian yang menyeluruh dan komprehensif. Kajian tersebut terkait penetapan lokasi, infrastruktur pendukung, dampak lingkungan, serta sosial dan budaya.
“Karena juga banyak ada tempat suci. Kalau misalkan ada tempat suci yang terdampak harus dikaji secara menyeluruh dan komprehensif,” katanya.
Sutjidra siap mendukung proyek tersebut untuk kemajuan Buleleng. Dia juga siap memberikan masukan kepada pemerintah pusat terkait hal ini.
“Kalau memang sudah dilakukan RPJMN masih (perlu) dilakukan kajian dulu di mana akan dilakukan (lokasi bandara) kami akan memberikan masukan. Pasti akan kami dukung karena merupakan kebijakan pusat,” jelasnya.
Direktur Utama PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo, yakin Bandara Bali Utara akan dibangun di Kubutambahan.
“Harus, nggak ada pilihan lain. Harus di Kubutambahan, di laut,” kata Erwanto, Senin (28/4/2025).
Erwanto memastikan seluruh persiapan teknis dan investasi sudah rampung. Menurutnya, pembiayaan pembangunan bandara baru di Buleleng itu akan dibiayai investor dari China.
“(investornya) China masih tetap. Aman pembiayaan,” imbuhnya.
Erwanto meminta agar semua pihak berkomitmen dan satu pemikiran untuk mewujudkan pembangunan Bandara Bali Utara ini. Baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng.
“Tidak ada lagi perbedaan antara Pemda dengan BIBU. Sekarang sudah satu suara bahwa Perpres ini menunjukan Pemda dengan BIBU sudah satu. Poinnya Bandara Bali Utara dibangun di Kubutambahan. Itu memang komitmen Pak Prabowo untuk Bali,” tegasnya.
