Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan beragam pembelaan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia pun ogah memberikan catatan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berjalan sekitar enam bulan.
Surya mengatakan berbagai program dan kebijakan pemerintah tak bisa dinikmati dalam waktu singkat. Hal itu dia sampaikan di sela-sela membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW Nasdem Nusa Tenggara Timur (NTT) di Golo Mori Convention Center (GMCC), Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Kamis (8/5/2025).
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
“Memang bagian dari pemahaman NasDem ini yang ikut serta dalam pemerintahan Presiden Prabowo perlu menyadari bahwasannya berbagai langkah kebijakan dan pikiran besar yang ingin dicanangkan pemerintahan Prabowo itu belum bisa kita rasakan dalam waktu yang singkat,” kata Surya.
NasDem, Surya berujar, mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran meski tak memiliki kader di Kabinet Merah Putih. Surya Paloh mengeklaim partai yang dipimpinnya sempat mendapatkan tawaran untuk masuk kabinet Prabowo-Gibran kendati mendukung kandidat lain saat Pilpres 2024.
“Oh ya, jelas (ada tawaran masuk kabinet). Sejak awal memang ada tawaran untuk mendapatkan portofolio kabinet,” ujar Surya.
Surya menegaskan dukungan terhadap pemerintah tak harus dengan masuk ke dalam kabinet. Dia mengatakan sikap politik itu diambil agar kader NasDem bisa memberikan masukan secara objektif kepada Prabowo-Gibran.
“Kami bergabung (di pemerintahan Prabowo-Gibran) tapi tidak menempatkan menteri dalam kabinet misalnya. Itu supaya kami barang kali bisa lebih memiliki kadar objektivitas dalam memberikan pikiran-pikiran, saran-saran, dan pandangan,” pungkas politikus brewok itu.
Surya juga membantah isu yang menyebut Prabowo sebagai presiden boneka yang dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Ia meminta Prabowo tak lagi menanggapi dan mengulangi pernyataannya terkait presiden boneka.
“Saya berharap cukup sekalilah Pak Prabowo bilang begitu. Jangan berulang kali,” kata Surya.
“Cukup sekali aja, toh kami pahami, nggak mungkinlah Pak Prabowo sebagai presiden boneka. Kami yakin sekali. Jadi kalau ini diulang-ulang jadi tanda tanya baru lagi,” imbuhnya.
Surya juga meminta para elite politik tak memberikan pikiran maupun saran yang justru menciptakan suasana ketidaknyamanan. “Saya hanya meminta seluruh elite politik untuk tidak terlalu banyak memberikan pikiran-pikiran, saran-saran yang barangkali tidak membangun suasana kenyamanan kehidupan kita dalam keseharian,” ujar politikus kelahiran Banda Aceh itu.
Surya juga merespons munculnya desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai usulan tersebut hanya membuat situasi politik Tanah Air gaduh.
Surya menegaskan usulan pemakzulan tanpa dasar yang jelas hanya menciptakan masalah baru. Padahal, dia berujar, Pemilu 2024 baru saja dilaksanakan hingga Gibran terpilih menjadi wapres.
“Kita mulai membuat masalah-masalah baru, sekarang pemilu baru selesai. Pikiran-pikiran NasDem seperti ini. Tidak menempatkan faktor suka tidak suka semata-mata tapi bagaimana konstitusi ini kita jaga dan kita rawat bersama,” ujar ayah dari Prananda Paloh itu.
Usulan pemakzulan Gibran merupakan salah satu dari delapan poin tuntutan para purnawirawan TNI. Delapan tuntutan itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Surat tersebut tertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dengan diketahui Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Menurut Surya, pemakzulan presiden dan wapres hanya bisa terjadi jika ada skandal. “Harus ada basic dasar apa pemakzulan itu, bukan hanya faktor suka atau tidak suka, bukan hanya faktor output kinerja semata-mata,” kata dia.
“Harus skandal di sana yang tidak bisa terbantahkan, mungkin itulah kita progres atau proses ke arah pemakzulan,” pungkas politikus yang juga pengusaha itu.
Saksikan Live infoPagi :
