Dari total 208 vila yang berdiri di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, sebagian besar belum mengantongi izin resmi. Tercatat, sebanyak 73 vila belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), sementara 112 lainnya belum mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).
Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha, meminta para pemilik vila agar segera mengurus perizinan melalui klinik percepatan yang telah disiapkan pemerintah.
“Kami sudah membuka klinik percepatan perizinan, tempatnya di kantor Camat Batu Layar. Khusus bagi vila-vila di sekitar Batu Layar,” ujarnya pada Kamis (5/6/2025).
Nurul Adha yang akrab disapa UNA menjelaskan, pemilik vila yang belum memiliki izin diberi waktu satu pekan untuk menyelesaikan proses perizinan di klinik tersebut. Ia juga menyebut telah mengarahkan beberapa dinas terkait untuk mempercepat mekanisme pengurusan izin.
“Ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di sana kami tempatkan, sehingga vila-vila yang belum punya izin usaha atau belum punya izin membangun ini supaya mengurus segera. Itu langkah kita,” jelasnya.
Camat Batu Layar, Subayin, mengatakan klinik percepatan perizinan ini tidak hanya diperuntukkan bagi vila tanpa izin, tapi juga untuk pengurusan izin lainnya.
“Sasaran awalnya beberapa vila yang tidak berizin, cuman tidak menutup kemungkinan masyarakat yang belum mempunyai perizinan. Baik Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), NIB, termasuk penerbitan NPWPD bagi usaha yang belum membayar pajak,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa pengurusan izin tidak hanya berlaku bagi vila komersial, tapi juga vila pribadi.
Subayin menyampaikan, hingga akhir masa operasional klinik percepatan masih ada vila yang belum mengurus izin, pihaknya akan melakukan evaluasi dan mengambil tindakan tegas.
Ia menyebut salah satu kendala dalam proses perizinan adalah banyaknya pemilik vila yang berasal dari luar daerah bahkan luar negeri.
“Informasi dari staf saya waktu mengantarkan surat pemberitahuan klinik pelayanan kemarin,” bebernya.
