Bencana banjir menerjang empat wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Keempat daerah itu adalah Bima, Dompu, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Ribuan kepala keluarga (KK) terdampak bencana tersebut.
Direktur Walhi NTB, Amri Nuryadin, mengatakan banjir kerap dilihat sebagai bencana alam. Padahal, banjir ini sebenarnya memperlihatkan buruknya sistem dan orientasi pembangunan pemerintah kabupaten (pemkab) maupun pemerintah provinsi (pemprov) di Bumi Gora.
“Kita lihat hari ini, konteks pembangun kita ‘lapar lahan’. Contoh saja, izin pertambangan di NTB hingga bulan September 2025 itu ada 718 izin pertambangan, baik dari pusat dan daerah, di kawasan lahan produktif dan hutan,” kritik Amri, Rabu (14/1/2026).
Menurut Amri, NTB sejak 2022 ditetapkan sebagai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Maka, setiap ada pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan hidup bisa berdampak langsung ke masyarakat.
“Pembangunan hari ini tidak memiliki pendekatan ekologis. Jadi banjir hari ini tidak bisa disebut sebagai fenomena alam atau bencana saja,” ujar Amri.
Amri mengatakan NTB sebagai wilayah rentan banjir tidak diikuti dengan sistem mitigasi dari pemerintah. Pemerintah justru mengeluarkan izin di wilayah yang esensial. Contohnya adalah izin pertambangan rakyat yang tersebar di 14 titik, salah satunya di Sekotong. “Inilah salah satu penyebab juga saya pikir menurut keyakinan,” tegas Amri.
Data Walhi NTB, Bumi Gora diterjang sebanyak 518 bencana sejak 2021-2025, baik longsor, banjir, dan cuaca ekstrem. Jumlah bencana yang cukup signifikan tidak dijadikan alarm oleh pemerintah untuk membenahi sistem perizinan dan pembangunan di daerah-daerah rawan.
Banyaknya bencana di NTB, tegas Amri, justru dianggap sebagai peristiwa alam. Padahal, pemerintah semestinya kembali me-review penyebab banjir di Bima, Dompu, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Jika tidak, peristiwa itu akan terus terjadi.
“Kami minta evaluasi program yang tidak memberikan keuntungan seperti pertambangan, tambang rakyat, dan proyek pembangunan yang lain,” tegas Amri.
Seharusnya, tegas Amri, pemerintah membangun kepekaan terhadap proteksi pembangunan agar tidak salah langkah. Kawasan yang sudah rusak bisa segera dievaluasi. Data Walhi NTB, ada 490 ribu hektare (Ha) kawasan kritis. “Ini sangat kritis, ada berada di kawasan hutan dan luar kawasan hutan. Paling besar di Sumbawa, Dompu, dan Bima,” katanya.
Salah satu penyumbang terbesar laju kerusakan hutan di NTB adalah aktivitas pertambangan dan tanaman monokultur, seperti jagung di Pulau Sumbawa. Selama ini, pemerintah belum memberikan langkah konkret untuk memberhentikan izin tanaman monokultur di kawasan tersebut.
“Belum ada itu langkah pemerintah. Jadi belum ada peta jalan mitigasi yang jelas. Jadi sering kali pemerintah itu, setelah kejadian baru turun. Seharusnya kan bencana ini bisa dibaca,” tegas Amri.
Amri menilai bencana di Sumatera pada November 2025 kini terjadi juga di NTB. Berkaca dari itu, pemerintah perlu memperhatikan pembangunan dengan melihat daya dukung dan daya tampung.
“Hari ini hujan langsung banjir. Dulu belum pernah begini. Jadi kami perlu menyuarakan itu agar pemerintah melakukan review lagi pembangunan yang dilakukan pemerintah hari ini,” pinta Amri.
(hsa/hsa)
518 Bencana dalam 5 Tahun
Data Walhi NTB, Bumi Gora diterjang sebanyak 518 bencana sejak 2021-2025, baik longsor, banjir, dan cuaca ekstrem. Jumlah bencana yang cukup signifikan tidak dijadikan alarm oleh pemerintah untuk membenahi sistem perizinan dan pembangunan di daerah-daerah rawan.
Banyaknya bencana di NTB, tegas Amri, justru dianggap sebagai peristiwa alam. Padahal, pemerintah semestinya kembali me-review penyebab banjir di Bima, Dompu, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Jika tidak, peristiwa itu akan terus terjadi.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
“Kami minta evaluasi program yang tidak memberikan keuntungan seperti pertambangan, tambang rakyat, dan proyek pembangunan yang lain,” tegas Amri.
Seharusnya, tegas Amri, pemerintah membangun kepekaan terhadap proteksi pembangunan agar tidak salah langkah. Kawasan yang sudah rusak bisa segera dievaluasi. Data Walhi NTB, ada 490 ribu hektare (Ha) kawasan kritis. “Ini sangat kritis, ada berada di kawasan hutan dan luar kawasan hutan. Paling besar di Sumbawa, Dompu, dan Bima,” katanya.
Salah satu penyumbang terbesar laju kerusakan hutan di NTB adalah aktivitas pertambangan dan tanaman monokultur, seperti jagung di Pulau Sumbawa. Selama ini, pemerintah belum memberikan langkah konkret untuk memberhentikan izin tanaman monokultur di kawasan tersebut.
“Belum ada itu langkah pemerintah. Jadi belum ada peta jalan mitigasi yang jelas. Jadi sering kali pemerintah itu, setelah kejadian baru turun. Seharusnya kan bencana ini bisa dibaca,” tegas Amri.
Amri menilai bencana di Sumatera pada November 2025 kini terjadi juga di NTB. Berkaca dari itu, pemerintah perlu memperhatikan pembangunan dengan melihat daya dukung dan daya tampung.
“Hari ini hujan langsung banjir. Dulu belum pernah begini. Jadi kami perlu menyuarakan itu agar pemerintah melakukan review lagi pembangunan yang dilakukan pemerintah hari ini,” pinta Amri.
