Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) masuk dalam lima besar provinsi dengan keterbukaan informasi publik terbaik se-Indonesia. Hal itu berdasarkan hasil pengukuran indeks keterbukaan informasi maupun monitoring evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Pusat RI.
“Artinya dari pemerintahnya mempunyai kepedulian terhadap keterbukaan informasi dan masyarakatnya juga merespons dengan baik,” ungkap Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Infomasi Pusat, Rospita Vici Paulyn, saat menghadiri acara Penguatan Kapasitas dan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kuta Selatan, Badung, Bali, Kamis (14/8/2025).
Vici mengungkapkan kepala daerah di Bali berkomitmen terhadap keterbukaan informasi dan kerja-kerja Komisi Informasi. Ia menilai upaya tersebut dilakukan secara konsisten dari tahun ke tahun.
“Itu dibuktikan pada evaluasi tahun berikutnya yang kami lakukan. Memang pemerintah Bali men-support sampai ke kabupaten, kota, dan desa. Itu menjadi catatan kami bahwa Bali dalam pengukuran indeks informasinya setiap tahun selalu berada di lima terbaik,” imbuhnya.
Berdasarkan hasil monitoring dan keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2024, provinsi berpredikat informatif ditempati NTB dengan nilai 98,52. Disusul Aceh dan Kalimantan Timur pada urutan kedua dan ketiga dengan nilai yang sama, yaitu 98,31.
Urutan keempat dipegang oleh Jakarta dengan nilai 98,24 dan kelima ada Bali dengan skor 98,02. Vici mengatakan komitmen dan inisiatif kepala daerah diperlukan dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik.
Di sisi lain, Vici menilai komitmen serupa belum ditemukan di wilayah Indonesia bagian timur. Menurutnya, kesadaran pemerintah daerah di kawasan Indonesia timur akan keterbukaan informasi publik masih rendah.
“Indonesia timur yang sebenarnya masih memprihatinkan karena ternyata kepedulian kepala daerahnya tentang keterbukaan masih minim. Tapi, untuk daerah Jawa, Sumatera, Bali, support pemerintahnya sangat baik,” pungkasnya.
