Denpasar –
Uji coba bantuan sosial (bansos) berbasis Digital Public Infrastructure akan dilakukan di delapan kabupaten dan satu kota di Bali. Secara nasional, uji coba ini menjadi yang kedua setelah Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim).
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan memastikan rencana tersebut segera dilakukan dalam waktu dekat. Luhut memimpin rapat koordinasi (rakor) yang berlangsung tertutup di Gedung Kerta Sabha, Jalan Surapati 1, Kota Denpasar, Kamis (26/2/2026).
Rapat yang dihadiri Gubernur Bali WayanKosterdan para bupati/wali kota di Bali itu dilakukan untuk mempersiapkan dan pembahasan teknis mengenai uji coba bansos digital.
“Bali, satu provinsi dari sekian provinsi. Tapi kita ambil Bali, ini ada delapan kabupaten dan satu Kota,” kata Luhut saat memberikan keterangan seusai rapat.
Luhut mengatakan saat ini ada 27 ribu aplikasi digital di lingkup pemerintahan. Mulai dari pemerintah daerah, lembaga, hingga kementerian. Selama ini aplikasi itu bekerja sendiri-sendiri. Kini, pemerintah menggabungkan ribuan aplikais itu menjadi satu terpadu dengan basis artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, sehingga lebih efektif.
“Dari Banyuwangi, menjadi contoh model dan saya kira akan membuat Indonesia menjadi transparan dan lebih efisien,” ujar Luhut yang didampingi Koster.
Luhut menargetkan transformasi digital itu akan diluncurkan pada Oktober 2026. “Banyuwangi sudah ada masa sanggahnya, selesai minggu depan. Jadi kami akan jalan paralel sekarang ke Bali,” imbuhnya.
Sebelum itu, pada April 2026, rencananya dilakukan uji coba digitalisasdi 200 kabupaten/kota. “Kami berharap sudah ada 200 juta penduduk Indonesia yang punya digital apps ini,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) pada era Presiden Joko Widodo itu.
