Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat mencatat total nilai aset daerah mencapai lebih dari Rp 4,5 triliun pada tahun anggaran 2024. Setelah dikurangi kewajiban utang, nilai ekuitas bersih pemerintah daerah tersebut tersisa sekitar Rp 4,3 triliun.
“Secara keseluruhan total aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana terlaporkan dalam neraca Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 4.566.409.535.623,72,” kata Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dalam Rapat Paripurna DPRD Manggarai Barat, Senin (2/6/2025).
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Manggarai Barat Benediktus Nurdin itu dengan agenda penyampaian pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024.
Selain aset tersebut, terdapat kewajiban pemerintah daerah sebesar Rp 199 miliar lebih. Kewajiban pemerintah daerah ini adalah pembayaran utang pinjaman daerah.
“Dengan demikian total ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat adalah Rp 4.367.328.070.390,59,” ujar Edi Endi.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat Salvador Pinto menjelaskan aset senilai Rp 4,3 triliun lebih itu berupa tanah hingga bangunan. “Aset itu adalah aset tanah, aset bangunan gedung, peralatan, mesin dan aset lainnya,” kata Pinto seusai Rapat Paripurna DPRD Manggarai Barat.
Ia merinci aset bangunan gedung adalah bangunan kantor, bangunan sekolah, fasilitas kesehatan. Aset lain adalah laboratorium, buku, perpustakaan.
Nilai aset itu dikurangi dengan kewajiban membayar pinjaman daerah Rp 199 miliar lebih. Pada 2022, pemerintah daerah melakukan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur jalan.
“Aset Rp 4,3 triliun itu adalah kekayaan pemerintah daerah ini, sedang Rp 199 miliar itu adalah kewajiban pinjaman, itu kami cicil sampai selesai,” tandas Pinto.
Edi Endi Tak Masalah Target PAD 2024 Tak Tercapai
Edi Endi tak mempersoalkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 yang tak mencapai target. Bagi dia, yang terpenting adalah ada peningkatan realisasi PAD setiap tahun.
Edi Endi menyebut realisasi PAD Manggarai Barat 2024 meningkat pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, apalagi dibandingkan dengan tahun pertama ia memimpin daerah tersebut pada 2021. Ia mengatakan mudah saja baginya jika hanya berorientasi mencapai target 100 persen. Cukup dengan menurunkan targetnya. Tapi itu kebanggaan semu.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
“Saya lebih senang pertumbuhan daripada target. Kan pertumbuhan kan naik. Kita tidak gembira dengan target. Target itu kalau mau sebut (realisasi) 100 (persen) kasi turun, tapi bangganya kan semu. Pertumbuhan PAD dari 2021 hingga 2024 pertumbuhannya signifikan,” kata Edi Endi.
Dalam rapat, Edi Endi mengungkapkan bahwa realisasi PAD tahun 2024 mencapai Rp 273 miliar lebih atau sekitar 87,42 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 313 miliar lebih.
Edi Endi mengatakan saat mulai memimpin Manggarai Barat pada periode pertama tahun 2021, realisasi PAD daerah tersebut pada tahun sebelumnya hanya Rp 89 miliar. Edi Endi berhasil meningkatkan PAD pada tahun pertama Pemerintahannya mencapai Rp 154 miliar pada 2021.
Realisasi PAD terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, yakni Rp 190 miliar pada 2022, meroket menjadi Rp 248 miliar pada 2023, hingga mencapai Rp 273 miliar pada 2024.
“Makanya saya bilang kita tidak terlalu tertarik omong target. Karena normanya target itu dari realisasi tahun sebelumnya itu naiknya 10 persen, itu norma,” kata Edi Endi. Adapun realisasi PAD setiap tahun lebih dari 10 persen.
Realisasi PAD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 terdiri atas empat komponen. Pertama, pajak daerah Rp 215 miliar lebih atau 101,34% dari target Rp 212 miliar lebih.
Kedua, retribusi daerah Rp 44 miliar lebih atau 71,91% dari target Rp 61 miliar lebih. Ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 2,9 miliar lebih atau 95,21% dari target Rp 2,5 miliar lebih.
Keempat, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 11 miliar lebih atau 31,11% dari target Rp 35 miliar lebih.
