Yani, salah satu pengunjung Bandara Internasional Lombok, mengeluhkan mahalnya tarif parkir di dalam area bandara. Ia harus membayar tagihan Rp 360 ribu, padahal memarkir kendaraan kurang dari satu jam saat menjemput keluarganya di bandara.
“Saya membayar melalui sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Saya terkejut saat mendapati nominal yang harus dibayar mencapai ratusan ribu,” keluh Yani menceritakan pengalamannya, Sabtu (28/6/2025).
Yani menuturkan peristiwa itu dia alami pada Jumat (27/6/2025) malam. Menurutnya, dia seharusnya membayar parkir di Bandara Lombok hanya Rp 7.500.
“Tapi sistem menampilkan tagihan Rp 360 ribu. Petugas loketnya juga bingung, katanya ini karena sistem. Saya tanya, apakah uang kelebihan bisa dikembalikan? Jawabannya harus buat laporan dulu,” keluh warga asal Lombok Barat itu.
Yani juga menunjukkan bukti transaksi melalui QRIS kepada petugas. Dia curiga bukti transaksi QRIS itu dibayarkan ke merchant Parkee yang beralamat di Jakarta Barat. Dia menduga nama merchant itu tidak mencerminkan entitas resmi pengelola parkir di Bandara Lombok.
“Ini kok seperti bukan lembaga resmi? Bagaimana kalau yang mengalami ini wisatawan asing?” imbuhnya.
Yani sempat berniat membayar parkir secara tunai. Namun, lantaran antrean kendaraan cukup panjang, ia akhirnya memilih membayar menggunakan QRIS. “Tapi ternyata malah begini jadinya,” ujarnya.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Keluhan serupa disampaikan pengunjung lain bernama Nasruddin. Pria asal Mataram itu mengaku pernah mendapat tagihan ratusan ribu meski waktu parkir sangat singkat.
Setelah peristiwa itu, Nasruddin enggan menggunakan QRIS untuk membayar parkir di Bandara Lombok. Jurnalis RRI itu juga mempertanyakan keamanan sistem pembayaran nontunai di area Bandara Lombok yang seharusnya menerapkan standar ketat.
“Saya pernah bayar ratusan ribu, padahal hanya parkir sebentar. Karena itu saya sekarang malas pakai QRIS di sana, saya lebih pilih bayar tunai saja,” ujar Nas, sapaannya.
Humas Angkasa Pura (AP) I Bandara Lombok Arif Haryanto akhirnya buka suara terkait tarif parkir fantastis yang dialami sejumlah pengunjung Bandara Lombok. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan pengelola parkir PT Angkasa Pura Support (APS) Lombok untuk menelusuri kejadian tersebut.
“Sudah saya tindaklanjuti, saya telah berkoordinasi dengan Branch Manager APS Lombok untuk menelusuri hal ini. Nomor pengguna jasa juga sudah saya sampaikan. Kami berharap ada solusi terbaik,” ujar Arif.
Arif membenarkan merchant pengelola parkir di Bandara Internasional Lombok memang berkantor pusat di Jakarta Barat. Dia mempersilakan warga menyampaikan keluhan melalui berbagai saluran resmi Bandara Lombok.
“Setiap keluhan sebaiknya disampaikan melalui akun resmi kami, atau lewat nomor 172 dan email ke [email protected]. Sistem akan menindaklanjuti ke pihak terkait dan menjadi bahan evaluasi layanan kami,” pungkas Arif.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak PT AP I selaku pengelola Bandara Lombok untuk mengusut dan mengaudit praktik tarif parkir yang dinilai tidak wajar. Dewan menilai tarif parkir tersebut berpotensi menjadi tindakan kriminal.
“Ini bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi sudah masuk kategori kriminal dan harus segera diusut tuntas bila perlu diaudit,” ujar Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, Sabtu.
Anggota DPRD dari Partai Golkar itu mendesak agar kontrak dengan pengelola parkir saat ini dievaluasi total. Bahkan, ia meminta agar Angkasa Pura I mempertimbangkan mengganti pihak ketiga tersebut dengan pelaku usaha lokal yang lebih transparan dan bertanggung jawab.
“Bayangkan kalau ini terjadi ke puluhan atau ratusan pengguna jasa lainnya. Ini sangat berbahaya. Saya tegaskan, ini masuk ranah kriminal dan harus dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH),” ujar Hamdan.
Hamdan meminta masyarakat yang pernah mengalami hal serupa segera melapor ke APH. “Silakan laporkan ke Ombudsman, ke polisi. Jangan diam. Kalau tidak ditindak hari ini, bisa jadi setiap hari ada korban baru yang dirugikan,” pungkasnya.
