Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi membuka anggaran hasil efisiensi senilai Rp 31 miliar untuk menuntaskan tujuh program prioritas kota maupun nasional.
“(Dari) hasil efisiensi ada tujuh program yang harus kita selesaikan. Itu yang menjadi peruntukannya di APBD perubahan (2025). Salah satunya (ada program) kesehatan, dan pendidikan,” kata Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri saat diwawancarai di kantor Wali Kota Mataram, Jumat (15/8/2025).
Seperti diketahui, sebelumnya Pemkot Mataram mengunci anggaran sekitar Rp 31 miliar saat adanya efisiensi beberapa waktu lalu. Pemangkasan anggaran kala itu dilakukan sebagai langkah antisipasi dampak ekonomi global yang tidak pasti.
“Jadi Rp 31 miliar yang kami kunci kemarin akan kami gunakan, kami buka untuk (menangani 7 program kegiatan ini),” jelas Alwan.
Menurut Alwan, selain menuntaskan tujuh program, Pemkot Mataram juga akan fokus pada penyelesaian dampak banjir bandang beberapa waktu lalu. Antara lain, pengerjaan jembatan putus hingga pembangunan hunian sementara (huntara).
“(Untuk dampak banjir akan gunakan) BTT (belanja tidak terduga), tapi ada juga yang kami alihkan ke (APBD) perubahan 2025 seperti pengerjaan jembatan di Sandubaya, dan Karang Kemong. Untuk jembatan ada tiga jembatan yang kami siapkan (untuk segera diperbaiki),” jelas Alwan.
Sementara itu, untuk program prioritas Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Alwan memastikan Pemkot Mataram sudah menyiapkan anggaran lain.
“Yang jelas kita (sudah) siapkan alokasi anggaran, ketentuannya kan BGN (Badan Gizi Nasional) yang punya hak. Pemda hanya menyiapkan (anggaran saja). Jadi nanti ada MOU antara BGN dengan Pemkot Mataram. Untuk sementara kami sudah tawarkan lima lahan,” pungkasnya.
PMK Bisa Pengaruhi Alokasi Belanja Pemprov NTB
Di sisi lain, aturan terbaru soal efisiensi anggaran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN bakal berpengaruh pada alokasi belanja di lingkup Pemprov NTB.
Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal mengatakan 15 item yang terkena efisiensi anggaran yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani itu akan berdampak pada belanja daerah.
“Jujur itu kami diskusikan karena akan ada dampaknya, juga semua ke pemda dan teman-teman di lapangan jadi ini juga akan berpengaruh,” kata Iqbal, Kamis (14/8/2025).
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Menurut dia, dari 15 item yang menjadi sasaran efisiensi, akan berdampak pada penganggaran infrastruktur di NTB.
“Kan ada alternatif itu maka ditekankan oleh presiden sumber infrastruktur tidak harus dari APBN dan APBD tetapi ada sumber lain misalnya dengan sistem KPBU dengan pihak swasta,” ujarnya.
Sejak awal, Iqbal berujar, efisiensi anggaran yang diteken pemerintah pusat itu juga menyebabkan rencana pembangunan dermaga di Senggigi di Mandalika sama sekali tidak menggunakan APBD.
“Itu dari swasta nanti yang bangun. Kami urus izin, desain, konsep tetapi mereka yang merealisasikan. Kami tahu kan judul besar sekarang itu efisiensi,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan terbaru soal efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Aturan ini diteken untuk fokus pada pembiayaan program prioritas Presiden.
“Hasil efisiensi utamanya digunakan untuk kegiatan prioritas presiden yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi Pasal 2 ayat (3) PMK tersebut, dikutip infoFinance, Kamis (7/8/2025).
