Proyek Jalan Lintas Utara Flores sepanjang 140 kilometer (km) belum tuntas. Proyek infrastruktur jalan itu belum diaspal sepanjang 88 km. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berjanji akan mengawal penuntasan jalan tersebut.
Janji itu diungkapkan AHY saat meninjau proyek Jalan Lintas Utara Flores di Kecamatan Boleng, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (14/11/2025) sore. Lokasi yang dikunjungi AHY dan rombongan adalah ruas Jalan Labuan Bajo-Pelabuhan Reo, Manggarai.
AHY menegaskan hadir langsung ke lokasi untuk mengawal pembangunan ruas jalan 88 km di lintas utara Flores tersebut. Saat ini, belum ada pengerjaan di ruas jalan itu. Anggarannya belum dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan aru diusulkan pada 2026 dan 2027.
“Kami ingin meyakinkan bahwa pembangunan jalan ini terus berjalan. Pak Dirjen khusus datang dari Kementerian Pekerjaan Umum, dari 141 km masih ada 88 km yang belum aspal pekerjaannya. Masih panjang, tetapi selalu harus ada progresnya harus ada perkembangannya,” kata AHY.
“Karena itu saya datang ini untuk meyakinkan itu bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan dari yang telah direncanakan baik waktunya, anggarannya, mudah-mudahan semuanya tepat sasaran,” tambah AHY.
AHY mengatakan pembangunan Jalan Trans Utara Flores rute Labuan Bajo-Reo akan memangkas waktu tempuh dari sebelumnya 6-7 jam menjadi 3-4 jam. Selama ini, jalur Labuan Bajo-Reo melewati Ruteng, Ibu Kota Kabupaten Manggarai.
“Rencananya ini akan kami lanjutkan pembangunannya. Kurang lebih lebar jalan itu 6 meter dan harapannya ini akan secara signifikan mengurangi waktu perjalanan,” tegas AHY.
“Kalau tadi kelak-keloknya lumayan, kalau nanti di sini agak kurang kurang, artinya bisa lebih cepat. Kemudian, juga bisa berkurang tanjakannya, sudutnya bisa dikurangi sedikitlah,” tambah putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu mengatakan pembangunan ruas jalan tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengurangan signifikan waktu tempuh itu akan menambah produktivitas, baik sektor pertanian, peternakan hingga pariwisata
“Tidak ada pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur jalan seperti ini Ini akan sangat baik bagi masyarakat tentunya, tetapi juga logistik dan akan bagus juga untuk sektor jasa,” kata AHY.
“Kami pastikan bahwa pada saatnya nanti ini juga bisa benar-benar meningkatkan potensi ekonomi yang dilalui jalan ini,” imbuh AHY.
AHY mengatakan jalan trans Utara Flores itu memiliki potensi wisata yang besar. Pembangunan jalan itu akan mendukung pengembangan pariwisata di sepanjang utara Flores tersebut.
“Ingat, di sini adalah lokasi yang indah sekali sebetulnya, banyak potensi pariwisata bukan hanya di Labuan Bajo, tetapi di sepanjang utara Flores ini. Oleh karena itu, pariwisatanya akan makin berkembang termasuk juga sektor pertanian, peternakan dan semua yang menjadi kekhasan atau potensi yang ada di wilayah ini bisa kami kembangkan ke depannya,” jelas AHY.
AHY mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat untuk sama-sama mengawal pembangunan jalan tersebut.
“Jadi saya berkomitmen tentunya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi (NTT), Pak Wagub, Pak Bupati, sama-sama kita kawal nanti agar setiap saat ada perkembangan yang baik, ada progres atau kemajuannya,” ajak AHY.
Namun, AHY tak menanggapi pertanyaan tentang ketersediaan anggaran untuk pembangunan Jalan Trans Utara Flores tersebut. Dia minta perwakilan Kementerian PU untuk menjelaskannya.
Perwakilan Kementerian PU itu menjelaskan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 150 miliar. Namun, anggaran itu baru diusulkan bertahap pada tahun anggaran 2026 dan 2027.
“Sudah ada desain kurang lebih Rp 75 M dan Rp 73 M, total Rp 150 M untuk panjang 140 km, yang akan kami usulkan di 2026 dan 2027. Sisanya akan dialokasikan untuk desain sampai dengan penyelesaian,” jelasnya.
AHY mengatakan salah satu tantangan terbesar di NTT adalah infrastruktur dasar, yakni jalan-jalan penghubung antarwilayah. Daerah tersebut, kata AHY, perlu memperkuat jalan Provinsi dan Kabupaten.
“Kami tahu bahwa salah satu tantangan terbesar di NTT adalah infrastruktur dasar berupa jalan-jalan penghubung, jalan-jalan antar wilayah baik itu jalan, sebetulnya jalan nasional sudah baik, nah yang perlu kita perkuat adalah jalan provinsi dan kabupaten,” kata AHY di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Jumat (14/11/2025).
AHY menilai pembangunan jalan Trans Utara Flores penting untuk konektivitas antarwilayah dan mendukung pariwisata Labuan Bajo.
“Tadi pak Dirjen dari Kementerian PU, pak Deputi, kami semua sudah satu visi yang sama, kita ingin perkuat konektivitas antarwilayah ini agar mobilitas baik manusia, barang dan jasa ini makin baik,” ujar AHY.
“Sekali lagi terutama untuk mendukung sektor pariwisata yang terus dikembangkan di Labuan Bajo ini,” lanjut dia.
AHY berharap pemerintah pusat hingga daerah mengawal pembangunan jalan tersebut. “Semoga kita semua bisa terus mengawal dengan baik, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, termasuk teman-teman dari DPR. Kalau kita kawal bersama-sama, insyaallah kita akan mencapai progres dengan baik,” harap AHY.
AHY juga mendukung usulan Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, untuk membangun terminal internasional Bandara Internasional Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat.
AHY mengatakan Edi Endi sudah menyampaikan secara langsung usulan pembangunan terminal bandara tersebut saat bersama-sama meninjau Bandara Internasional Komodo, Jumat (14/11/2025). Sebelumnya Edi Endi juga sudah mengajukan proposal pembangunan terminal internasional Bandara Komodo kepada Menteri Perhubungan.
“Sudah diusulkan dan tadi saya dengar langsung pemaparan beliau, semoga gayung bersambut,” kata AHY seusai meninjau Bandara Internasional Komodo.
Keberadaan infrastruktur bandara, seperti terminal dan lainnya, mendukung pengembangan pariwisata di Labuan Bajo. AHY bahkan menegaskan sektor pariwisata Labuan Bajo sangat bergantung pada infrastruktur bandara hingga jalan.
“Artinya kita memantau memang ada kebutuhan kita untuk menggenjot sektor pariwisata. Saya bukan Menteri Pariwisata tentunya, tetapi sektor pariwisata sangat bergantung pada infrastrukturnya, pada kemampuan bandara, terminal begitu juga jalan-jalan yang kami harapkan mempercepat perjalanan siapapun yang datang ke Labuan Bajo ataupun NTT secara keseluruhan,” tegas AHY.
“Jadi artinya kami juga ingin memberikan dukungan di situ dan tadi sudah jelas sekali apa yang menjadi visi misi dari bandara ini,” lanjut AHY.
AHY mengatakan jumlah penumpang yang dilayani Bandara Internasional Komodo meningkat pesat setelah pandemi COVID-19. Target 1,1 juta penumpang per tahun, menurut AHY, bisa dicapai bandara tersebut. Kondisi ini sangat mendukung pariwisata Labuan Bajo.
“Tadi kami mendapatkan penjelasan bahwa Bandara Internasional Komodo ini terus berupaya untuk meningkatkan arus pariwisata. Saya ulangi arus penerbangan masuk dan keluar dari Labuhan Bajo yang menggembirakan setelah Covid telah terjadi peningkatan yang signifikan,” terang AHY.
“Dari kapasitas bandara 1,1 juta penumpang per tahun ini rasanya sudah bisa dicapai, sudah bisa dilampaui sampai dengan bulan Oktober, dan November, Desember,” imbuh AHY.
AHY berharap jumlah pergerakan penumpang yang dilayani bandara di destinasi pariwisata superprioritas itu bisa terus bertambah. Karena itu diperlukan pengembangan kapasitas Bandara Komodo.
“Tentunya nanti kita harapkan akan makin bertambah, artinya perlu kapasitas yang makin lega lagi karena tadi sudah sangat optimal dan mudah-mudahan dengan penguatan-penguatan kapasitas kita harapkan juga akan makin banyak wisatawan yang datang baik secara domestik maupun internasional karena Labuan Bajo adalah destinasi pariwisata yang berkelas dunia,” terang AHY.
“Makin banyak yang datang, makin baik untuk ekonomi yang ada di Labuan Bajo ataupun Manggarai dan tentunya NTT secara umum. Masyarakat juga bisa terlibat dalam berbagai jenis usaha termasuk di bidang ekonomi kreatif dan UMKM,” tandas AHY.
AHY juga menanggapi keluhan sejumlah kepala daerah terhadap sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) yang memicu pelanggaran tata ruang.
AHY mengatakan perlu ada sinkronisasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait tata ruang. AHY menegaskan pihaknya akan terus menertibkan tata ruang di seluruh wilayah di Indonesia.
“Kami ingin terus menertibkan tata ruang wilayah yang ada di semua daerah. Yang jelas memang kami terus berupaya agar ada sinkronisasi yang yang juga baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” kata AHY.
AHY menegaskan tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan. Pembangunan yang mengabaikan tata ruang, ujar dia, tidak hanya semrawut, tetapi juga bisa menimbulkan bencana alam.
“Kami mengedepankan tata ruang. Kalau kami menggunakan istilah ‘tata ruang harus menjadi panglima’ dalam pembangunan. Karena kalau tidak berpijak pada tata ruang, maka pembangunan bisa semrawut, artinya sembarangan begitu, tidak sesuai dengan yang sudah didesain dan diriset terlebih dahulu,” jelas AHY.
“Saya bertemu dengan beberapa kepala daerah yang juga mengkhawatirkan kalau tata ruang tidak ditaati dengan baik, maka akan mengakibatkan, bukan hanya kesemrawutan tadi, tetapi juga bencana telah terjadi di sana sini, perusakan lingkungan,” kata AHY.
“Padahal seharusnya itu ruang terbuka hijau untuk resapan air, kemudian ada bangunan di atasnya sehingga apa yang terjadi di lokasi itu berpengaruh pada lokasi yang lain. Banjir sering kita dengar bukan hanya yang terjadi di hilir, tetapi juga di hulu, lagi-lagi karena tata ruang yang tidak ditaati dengan baik,” lanjut AHY.
Bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), AHY menegaskan akan terus memastikan tata ruang ditaati dalam pembangunan di semua wilayah.
“Saya ingin mendorong itu, saya bersama Kementerian ATR/BPN juga, tentunya fokus untuk meyakinkan tata ruang wilayah ini bisa ditaati dengan baik,” tegas AHY.
Infrastruktur Jalan Salah Satu Tantangan Terbesar NTT
Dukung Pembangunan Terminal Internasional Bandara Komodo
Respons OSS Picu Pelanggaran Tata Ruang
AHY mengatakan salah satu tantangan terbesar di NTT adalah infrastruktur dasar, yakni jalan-jalan penghubung antarwilayah. Daerah tersebut, kata AHY, perlu memperkuat jalan Provinsi dan Kabupaten.
“Kami tahu bahwa salah satu tantangan terbesar di NTT adalah infrastruktur dasar berupa jalan-jalan penghubung, jalan-jalan antar wilayah baik itu jalan, sebetulnya jalan nasional sudah baik, nah yang perlu kita perkuat adalah jalan provinsi dan kabupaten,” kata AHY di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Jumat (14/11/2025).
AHY menilai pembangunan jalan Trans Utara Flores penting untuk konektivitas antarwilayah dan mendukung pariwisata Labuan Bajo.
“Tadi pak Dirjen dari Kementerian PU, pak Deputi, kami semua sudah satu visi yang sama, kita ingin perkuat konektivitas antarwilayah ini agar mobilitas baik manusia, barang dan jasa ini makin baik,” ujar AHY.
“Sekali lagi terutama untuk mendukung sektor pariwisata yang terus dikembangkan di Labuan Bajo ini,” lanjut dia.
AHY berharap pemerintah pusat hingga daerah mengawal pembangunan jalan tersebut. “Semoga kita semua bisa terus mengawal dengan baik, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, termasuk teman-teman dari DPR. Kalau kita kawal bersama-sama, insyaallah kita akan mencapai progres dengan baik,” harap AHY.
Infrastruktur Jalan Salah Satu Tantangan Terbesar NTT
AHY juga mendukung usulan Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, untuk membangun terminal internasional Bandara Internasional Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat.
AHY mengatakan Edi Endi sudah menyampaikan secara langsung usulan pembangunan terminal bandara tersebut saat bersama-sama meninjau Bandara Internasional Komodo, Jumat (14/11/2025). Sebelumnya Edi Endi juga sudah mengajukan proposal pembangunan terminal internasional Bandara Komodo kepada Menteri Perhubungan.
“Sudah diusulkan dan tadi saya dengar langsung pemaparan beliau, semoga gayung bersambut,” kata AHY seusai meninjau Bandara Internasional Komodo.
Keberadaan infrastruktur bandara, seperti terminal dan lainnya, mendukung pengembangan pariwisata di Labuan Bajo. AHY bahkan menegaskan sektor pariwisata Labuan Bajo sangat bergantung pada infrastruktur bandara hingga jalan.
“Artinya kita memantau memang ada kebutuhan kita untuk menggenjot sektor pariwisata. Saya bukan Menteri Pariwisata tentunya, tetapi sektor pariwisata sangat bergantung pada infrastrukturnya, pada kemampuan bandara, terminal begitu juga jalan-jalan yang kami harapkan mempercepat perjalanan siapapun yang datang ke Labuan Bajo ataupun NTT secara keseluruhan,” tegas AHY.
“Jadi artinya kami juga ingin memberikan dukungan di situ dan tadi sudah jelas sekali apa yang menjadi visi misi dari bandara ini,” lanjut AHY.
AHY mengatakan jumlah penumpang yang dilayani Bandara Internasional Komodo meningkat pesat setelah pandemi COVID-19. Target 1,1 juta penumpang per tahun, menurut AHY, bisa dicapai bandara tersebut. Kondisi ini sangat mendukung pariwisata Labuan Bajo.
“Tadi kami mendapatkan penjelasan bahwa Bandara Internasional Komodo ini terus berupaya untuk meningkatkan arus pariwisata. Saya ulangi arus penerbangan masuk dan keluar dari Labuhan Bajo yang menggembirakan setelah Covid telah terjadi peningkatan yang signifikan,” terang AHY.
“Dari kapasitas bandara 1,1 juta penumpang per tahun ini rasanya sudah bisa dicapai, sudah bisa dilampaui sampai dengan bulan Oktober, dan November, Desember,” imbuh AHY.
AHY berharap jumlah pergerakan penumpang yang dilayani bandara di destinasi pariwisata superprioritas itu bisa terus bertambah. Karena itu diperlukan pengembangan kapasitas Bandara Komodo.
“Tentunya nanti kita harapkan akan makin bertambah, artinya perlu kapasitas yang makin lega lagi karena tadi sudah sangat optimal dan mudah-mudahan dengan penguatan-penguatan kapasitas kita harapkan juga akan makin banyak wisatawan yang datang baik secara domestik maupun internasional karena Labuan Bajo adalah destinasi pariwisata yang berkelas dunia,” terang AHY.
“Makin banyak yang datang, makin baik untuk ekonomi yang ada di Labuan Bajo ataupun Manggarai dan tentunya NTT secara umum. Masyarakat juga bisa terlibat dalam berbagai jenis usaha termasuk di bidang ekonomi kreatif dan UMKM,” tandas AHY.
Dukung Pembangunan Terminal Internasional Bandara Komodo
AHY juga menanggapi keluhan sejumlah kepala daerah terhadap sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) yang memicu pelanggaran tata ruang.
AHY mengatakan perlu ada sinkronisasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait tata ruang. AHY menegaskan pihaknya akan terus menertibkan tata ruang di seluruh wilayah di Indonesia.
“Kami ingin terus menertibkan tata ruang wilayah yang ada di semua daerah. Yang jelas memang kami terus berupaya agar ada sinkronisasi yang yang juga baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” kata AHY.
AHY menegaskan tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan. Pembangunan yang mengabaikan tata ruang, ujar dia, tidak hanya semrawut, tetapi juga bisa menimbulkan bencana alam.
“Kami mengedepankan tata ruang. Kalau kami menggunakan istilah ‘tata ruang harus menjadi panglima’ dalam pembangunan. Karena kalau tidak berpijak pada tata ruang, maka pembangunan bisa semrawut, artinya sembarangan begitu, tidak sesuai dengan yang sudah didesain dan diriset terlebih dahulu,” jelas AHY.
“Saya bertemu dengan beberapa kepala daerah yang juga mengkhawatirkan kalau tata ruang tidak ditaati dengan baik, maka akan mengakibatkan, bukan hanya kesemrawutan tadi, tetapi juga bencana telah terjadi di sana sini, perusakan lingkungan,” kata AHY.
“Padahal seharusnya itu ruang terbuka hijau untuk resapan air, kemudian ada bangunan di atasnya sehingga apa yang terjadi di lokasi itu berpengaruh pada lokasi yang lain. Banjir sering kita dengar bukan hanya yang terjadi di hilir, tetapi juga di hulu, lagi-lagi karena tata ruang yang tidak ditaati dengan baik,” lanjut AHY.
Bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), AHY menegaskan akan terus memastikan tata ruang ditaati dalam pembangunan di semua wilayah.
“Saya ingin mendorong itu, saya bersama Kementerian ATR/BPN juga, tentunya fokus untuk meyakinkan tata ruang wilayah ini bisa ditaati dengan baik,” tegas AHY.
