Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak akan menggunakan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu menegaskan dukungannya terhadap keputusan Purbaya.
“Seharusnya APBN tidak dipakai untuk kepentingan bisnis. Karena, menurut saya, cukup masuk akal untuk menolak,” kata Adian saat ditemui infoBali di sela Konferda PDIP Bali, Badung, Sabtu (18/10/2025).
Adian menilai, nilai utang yang ditanggung Indonesia dan China pada proyek kereta cepat itu terlalu besar jika dibandingkan dengan proyek kereta konvensional berjarak sama. Ia menegaskan, utang tersebut harus diselesaikan secara bisnis, bukan menggunakan dana negara.
“Utang Indonesia di proyek itu adalah konteks bisnis yang harus diselesaikan secara bisnis. Cari cara sumber pendanaan. Negosiasi dengan China. Kesepakatan bisa dinegosiasi ulang. Negosiasi dengan menteri keuangan dan pola-pola penggalangan dana lainnya,” ujarnya.
Menurut Adian, salah satu sumber pembiayaan yang bisa dilakukan adalah melalui kegiatan komersial di dalam layanan Whoosh. Ia mencontohkan peluang bisnis periklanan seperti yang diterapkan di kursi pesawat.
“Misalnya untuk meningkatkan pendapatan Whoosh, apakah kita bisa memasang iklan di setiap kursinya. Kalau dahulu di kereta, di pesawat ada (iklan),” kata Adian.
Sebelumnya, PT KCIC telah mulai mencicil pembayaran utang pembengkakan biaya atau cost overrun proyek KCJB pada 2024. Total utang tersebut mencapai US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun. KCIC juga disebut telah menyiapkan dana untuk melunasi pinjaman kepada pemerintah China.
