Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) merespons isu eksploitasi tambang di Raja Ampat, Papua. Sekretaris Utama KLH Rosa Viven Ratnawati mengatakan pihaknya tengah menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Dan kemudian sedang melakukan pengembangan-pengembangan langkah penegak hukum,” kata Rosa saat ditemui di Kuta, Badung, Rabu (4/6/2025).
Namun, Rosa enggan memberikan keterangan lebih jauh dan menyarankan agar pertanyaan soal tambang di Raja Ampat langsung diarahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.
Selain itu, Rosa juga mengaku belum mengetahui secara pasti analisis dampak lingkungan dari kegiatan tambang tersebut.
“Saya harus cek, kebetulan bukan saya yang menangani,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait laporan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat yang disebut-sebut merusak ekosistem.
Bahlil menyatakan bakal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan pertambangan tersebut. Ia juga berencana memanggil para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, baik dari BUMN maupun swasta.
“Nanti saya pulang, saya akan evaluasi, saya ada rapat dengan Dirjen saya, saya akan panggil pemilik IUP mau BUMN atau swasta,” ujar Bahlil saat ditemui dalam acara The 2nd Human Capital Summit 2025 di Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Ia menekankan pentingnya para pemegang IUP untuk memperhatikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua. Menurutnya, status Papua sebagai wilayah Otonomi Khusus membutuhkan pendekatan berbeda.
“Kita memang harus menghargai, karena di Papua itu kan ada otonomi khusus sama dengan Aceh, jadi perlakuannya juga khusus,” katanya.
“Ini mungkin saja saya melihat, ada kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik. Jadi saya akan coba untuk melakukan evaluasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bahlil menyebut adanya aspirasi dari masyarakat agar fasilitas pengolahan nikel atau smelter dibangun di Raja Ampat.
“Menyangkut tambang di Raja Ampat, memang ini otonomi khusus ya, ada beberapa aspirasi bahwa tambang itu di Papua, khusus Raja Ampat, mereka ingin ada smelternya di sana,” terang Bahlil.
