Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 26 Mei mendatang. Aksi ini digelar karena belum adanya kejelasan dari pemerintah terkait pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Sumbawa.
“Karena sampai saat ini kami belum menerima kejelasan. Aksi ini rencananya sampai tanggal 30 Mei,” kata Ketua KP4S Muhammad Sahril Amin dikonfirmasi infoBali, Sabtu (24/5/2025).
Aksi ini akan berlangsung di jalan raya menuju Pelabuhan Poto Tano, sekitar 700 meter dari gerbang pelabuhan. Meskipun demikian, Sahril menekankan bahwa mereka tidak berniat memblokade jalan menuju pelabuhan.
“Namun kami lihat nanti para pemangku kebijakan (jika) tidak ada progres yang signifikan atas langkah percepatan pengesahan PPS sebagai DOB (maka opsi blokade jalan dipertimbangkan),” ujar Sahril.
Sahril menjelaskan aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat Pulau Sumbawa terhadap lambannya respons pemerintah pusat dalam menanggapi aspirasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Sahril juga mengkritik sikap Gubernur NTB yang hanya menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pusat tanpa adanya tindakan konkret.
“Belum ada tanggapan dari presiden, begitu juga dengan Gubernur NTB. Belum pernah dari pemerintah provinsi turun secara langsung,” beber Sahril.
Sejumlah tokoh masyarakat, pemuda, LSM, dan asosiasi kepala desa di Sumbawa Barat dipastikan akan hadir dalam aksi jilid III ini. Persiapan telah dilakukan dengan matang, termasuk penyediaan tenda bagi massa aksi yang akan menginap di lokasi.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa digelar di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis (15/5/2025). Ratusan massa memblokade akses menuju pelabuhan sejak pukul 12.00 Wita. Mereka menghentikan kendaraan yang melintas dari dan menuju Pulau Sumbawa dan Lombok.
Pantauan infoBali, massa melakukan orasi di dua titik, yakni Simpang Tiga Kemutar Telu menuju akses pelabuhan dan Simpang Tiga Ai Jati, perbatasan Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat.
Massa datang menggunakan sepeda motor dan truk, membawa bendera hitam bertuliskan ‘Provinsi Sumbawa’. Spanduk-spanduk bertuliskan tuntutan pencabutan moratorium dan pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa juga dipasang di sejumlah titik.
Ketua KP4S Sumbawa Barat, Muhammad Sahrul Amin, menyatakan aksi akan berlangsung selama lima hari ke depan.
“Aksi ini akan kami lakukan selama lima hari ke depan, dan bila perlu kami menginap di sini,” ujar Sahrul saat ditemui infoBali di sela-sela aksi.
