Kasus stunting di Kota Kupang meningkat pada tahun 2024. Hal ini terungkap dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kupang tahun anggaran 2024 yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Ignasius Lega.
Ignasius menyampaikan laporan tersebut dalam Sidang II Tahun 2024/2025 DPRD Kota Kupang dengan agenda pembahasan LKPJ Wali Kota Kupang, Selasa (15/4/2025).
“Persentase balita stunting meningkat dari 17,2 persen pada tahun 2023 menjadi 18,80 persen pada tahun 2024,” ujar Pj Sekda Ignasius di Aula Gedung DPRD Kota Kupang.
Peningkatan angka stunting ini mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Kupang. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Jemari Yoseph Dogon, menyebut pemerintah terkesan tidur dalam menangani persoalan stunting.
“Untuk stunting harusnya ada penurunan, bukan peningkatan. Kalau peningkatan berarti pemerintah tidur, omong kasarnya begitu,” ujar Jemari seusai sidang.
Menurutnya, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kota Kupang seharusnya menjadi contoh dalam penanganan stunting.
“Kalau kasus stunting tetap naik, itu artinya pemerintah tidak bekerja. Kota Kupang seharusnya menjadi role model karena statusnya sebagai ibu kota provinsi,” jelasnya.
Jemari juga menekankan pentingnya perhatian serius terhadap pola pendampingan ibu, anak, dan remaja. Ia menilai, akar persoalan stunting bisa terjadi mulai dari masa kehamilan hingga usia produktif remaja.
“Pemerintah harus membenahi pola pendekatan kepada masyarakat. Apakah persoalannya di angka kelahiran atau remaja produktif, itu harus dikaji. Kalau stunting terus meningkat, artinya tak ada upaya serius untuk menurunkannya,” ujarnya.
Politikus Golkar itu juga menyinggung program nasional Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya justru bertujuan menekan angka stunting.
“Contohnya seperti MBG ini, harus dilihat betul apakah berkontribusi menurunkan atau malah menaikkan stunting. Ini program Presiden, jadi jangan sampai justru hasilnya berlawanan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan keprihatinannya atas naiknya angka stunting di Kupang, terlebih wali kota saat ini memiliki latar belakang sebagai dokter.
“Sangat ironis kalau kepala daerahnya seorang dokter tapi angka stunting meningkat. Seharusnya bisa ditekan, bahkan idealnya nol persen,” ucapnya.
Selain angka stunting, LKPJ juga mencatat perubahan indikator kesehatan lainnya. Angka kematian bayi justru mengalami penurunan dari 5,56 per 1.000 kelahiran hidup pada 2023 menjadi 2,90 per 1.000 kelahiran hidup di 2024.
Ironinya, angka kematian ibu meningkat dari 38 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2023 menjadi 50,20 per 100 ribu kelahiran hidup di tahun 2024.
Sementara itu, angka gizi buruk juga mengalami lonjakan dari 0,77 persen pada 2023 menjadi 1,46 persen di 2024.
Ignasius menjelaskan, laporan LKPJ tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kupang tahun 2024, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, yang memuat indikator kinerja makro penyelenggaraan pemerintahan.
