China Naikkan Pajak Kondom demi Tingkatkan Angka Kelahiran, Apa Bisa?

Posted on

Warga China dikenakan pajak penjualan alat kontrasepsi, termasuk kondom, sebesar 13% mulai 1 Januari 2026. Ini adalah cara baru yang diterapkan Pemerintah China dalam meningkatkan angka kelahiran di negara itu.

Kebijakan ini rupanya menuai kontroversi di tengah masyarakat. Sebab, kenaikan pajak penjualan kontrasepsi ini dinilai tidak efektif mendongkrak populasi, tetapi justru berpotensi membawa masalah baru bagi negara.

Pajak atas alat kontrasepsi, termasuk kondom, pil, dan alat kontrasepsi lain, justru menimbulkan kekhawatiran kehamilan yang tidak diinginkan dan melonjaknya penularan HIV. Bahkan, beberapa orang berpendapat, upaya meyakinkan agar warga bersedia punya anak tidak cukup hanya lewat harga kondom yang mahal.

“Saya akan membeli kondom seumur hidup sekarang,” canda pengguna media sosial (medsos) menanggapi penjual yang mendorong pembeli menimbun kondom sebelum harga naik.

“Orang bisa membedakan antara harga kondom dan biaya membesarkan anak,” tulis pengguna medsos lain seperti dilansir dari infoNews.

China merupakan salah satu negara termahal untuk membesarkan anak. Hal ini berdasarkan laporan YuWa Population Research Institute di Beijing pada 2024. Membesarkan seorang anak hingga usia 17 tahun di China membutuhkan biaya rata-rata Rp 1,24 miliar (USD 75.700).

Menurut studi itu, ada dua poin yang menyebabkan mahalnya biaya membesarkan anak di China. Pertama, disebabkan oleh biaya sekolah di lingkungan akademik yang sangat kompetitif. Kedua, tantangan yang dihadapi perempuan dalam menyeimbangkan pekerjaan dan pengasuhan anak.

Tidak hanya itu, perlambatan ekonomi, yang sebagian dipicu krisis properti yang telah menggerus tabungan, telah membuat para keluarga muda merasa tidak pasti dengan masa depan mereka.

“Saya punya satu anak dan saya tidak ingin punya lagi,” kata Daniel Luo, seorang pria berusia 36 tahun yang tinggal di Provinsi Henan di bagian timur China.

“Ini seperti ketika tarif kereta bawah tanah naik. Ketika naik satu atau dua yuan, orang yang naik kereta bawah tanah tidak mengubah kebiasaan mereka. Anda tetap harus naik kereta bawah tanah, kan?,” ungkap Daniel.

Daniel tidak khawatir dengan kenaikan harga kondom. “Sekotak kondom mungkin naik 5 yuan, mungkin 10, paling banyak 20. Dalam setahun, itu hanya beberapa ratus yuan. Jadi, masih terjangkau,” terang Daniel

Pendapat berbeda datang dari Rosy Zhao yang tinggal di Kota Xian, China tengah. Baginya, harga kontrasepsi yang naik berdampak pada para mahasiswa atau orang-orang yang memang secara finansial tak mampu membiayai anak. Ini merupakan kebijakan “berisiko” dan berpotensi menimbulkan “akibat paling berbahaya”.

Ahli demografi Universitas Wisconsin-Madison, Yi Fuxian, menilai ide kenaikan pajak pada kondom yang akan berpengaruh pada tingkat kelahiran merupakan “upaya berlebihan dan tidak tepat sasaran”.

Pemerintah, terang Yi Fuxian, sebenarnya bisa memungut pajak “dari mana saja” jika yang dituju adalah menutup utang nasional yang membengkak dan penurunan pasar properti.

Contohnya adalah pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN di China mencapai hampir $1 triliun. Pendapatan itu menyumbang sampai 40% dari total penerimaan pajak negara tahun lalu.

Henrietta Levin dari Center for Strategic and International Studies menyampaikan langkah kenaikan pajak pada kondom hanya bersifat “simbolis” dan mencerminkan upaya pemerintah yang “tak efektif” dalam mendorong masyarakat meningkatkan angka fertilitas.

Artikel ini telah tayang di infoNews. Baca selengkapnya

China merupakan salah satu negara termahal untuk membesarkan anak. Hal ini berdasarkan laporan YuWa Population Research Institute di Beijing pada 2024. Membesarkan seorang anak hingga usia 17 tahun di China membutuhkan biaya rata-rata Rp 1,24 miliar (USD 75.700).

Menurut studi itu, ada dua poin yang menyebabkan mahalnya biaya membesarkan anak di China. Pertama, disebabkan oleh biaya sekolah di lingkungan akademik yang sangat kompetitif. Kedua, tantangan yang dihadapi perempuan dalam menyeimbangkan pekerjaan dan pengasuhan anak.

Tidak hanya itu, perlambatan ekonomi, yang sebagian dipicu krisis properti yang telah menggerus tabungan, telah membuat para keluarga muda merasa tidak pasti dengan masa depan mereka.

“Saya punya satu anak dan saya tidak ingin punya lagi,” kata Daniel Luo, seorang pria berusia 36 tahun yang tinggal di Provinsi Henan di bagian timur China.

“Ini seperti ketika tarif kereta bawah tanah naik. Ketika naik satu atau dua yuan, orang yang naik kereta bawah tanah tidak mengubah kebiasaan mereka. Anda tetap harus naik kereta bawah tanah, kan?,” ungkap Daniel.

Daniel tidak khawatir dengan kenaikan harga kondom. “Sekotak kondom mungkin naik 5 yuan, mungkin 10, paling banyak 20. Dalam setahun, itu hanya beberapa ratus yuan. Jadi, masih terjangkau,” terang Daniel

Pendapat berbeda datang dari Rosy Zhao yang tinggal di Kota Xian, China tengah. Baginya, harga kontrasepsi yang naik berdampak pada para mahasiswa atau orang-orang yang memang secara finansial tak mampu membiayai anak. Ini merupakan kebijakan “berisiko” dan berpotensi menimbulkan “akibat paling berbahaya”.

Ahli demografi Universitas Wisconsin-Madison, Yi Fuxian, menilai ide kenaikan pajak pada kondom yang akan berpengaruh pada tingkat kelahiran merupakan “upaya berlebihan dan tidak tepat sasaran”.

Pemerintah, terang Yi Fuxian, sebenarnya bisa memungut pajak “dari mana saja” jika yang dituju adalah menutup utang nasional yang membengkak dan penurunan pasar properti.

Contohnya adalah pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN di China mencapai hampir $1 triliun. Pendapatan itu menyumbang sampai 40% dari total penerimaan pajak negara tahun lalu.

Henrietta Levin dari Center for Strategic and International Studies menyampaikan langkah kenaikan pajak pada kondom hanya bersifat “simbolis” dan mencerminkan upaya pemerintah yang “tak efektif” dalam mendorong masyarakat meningkatkan angka fertilitas.

Artikel ini telah tayang di infoNews. Baca selengkapnya