Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Helvi Yuni Moraza, menjelaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bawah Rp 100 juta masih dimintai agunan oleh beberapa bank. Hal ini diungkapkan saat rapat koordinasi penyaluran KUR di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali, Denpasar, Kamis (6/11/2025).
Menurut Helvi, masalah ini sempat menjadi perhatian dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan pihak DPR. Ia menjelaskan bahwa secara psikologis, perbankan cenderung berhati-hati memberikan kredit di atas Rp 50 juta.
“Di beberapa tempat saya katakan bahwa memang untuk secara psikologis, perbankan itu mikir di atas 50 (juta). Karena saya tanya dengan direksi Himbara dan beberapa bank, sampai 50 mereka memang agak merem,” ujarnya.
Lebih lanjut, Helvi mengungkapkan bahwa perbankan meminta contoh pembuktian aset untuk pencairan kredit yang lebih besar dari Rp 50 juta, seperti foto kendaraan atau rumah yang dimiliki debitur.
“Kalau dia punya motor, mana? Segera difoto dong. Kalau mereka punya rumah, mana? Mintalah rekening istrinya hanya untuk difoto. Keluarnya adalah perbankan tetap meminta agunan. Nah ini kan hal-hal yang harus kita luruskan,” jelasnya.
Helvi menambahkan, dalam rapat koordinasi ini, ia meminta semua perbankan untuk menyampaikan keluhan dan permasalahan yang dihadapi di lapangan terkait dengan program KUR. Salah satu keluhan yang disampaikan oleh pihak perbankan adalah lamanya proses persetujuan KUR, yang menurut mereka bisa memakan waktu hingga 10 hari.
“Dan saya sudah diskusikan di Kemenkeu tentang keluhan perbankan bagaimana mengadakan perpanjangan KUR, karena ada menurut perbankan yang proses persetujuan clean and clear-nya itu butuh waktu seminggu sampai 10 hari,” bebernya.
Meskipun demikian, Helvi menyebutkan bahwa beberapa target penyaluran KUR belum tercapai, namun ada juga yang melebihi target. Sektor produksi, lanjutnya, akan menjadi sektor utama yang lebih ditingkatkan dengan nilai akumulatif nasional sebesar 60 persen.
Helvi menyadari adanya keterbatasan di Kementerian UMKM dalam melaksanakan program KUR, dan ia meminta dukungan dari seluruh perbankan untuk memastikan kelancaran penyaluran kredit tersebut.
“Agar kita tidak disalahkan jadi bulan-bulanan terus menerus, apalagi media sosial luar biasa sekarang. Untuk itu lah ini kita segerakan sekali lagi kami hadirkan semua pihak yang ikut terlibat dalam proses penyaluran KUR 2025,” tandasnya.
Helvi menambahkan, dalam rapat koordinasi ini, ia meminta semua perbankan untuk menyampaikan keluhan dan permasalahan yang dihadapi di lapangan terkait dengan program KUR. Salah satu keluhan yang disampaikan oleh pihak perbankan adalah lamanya proses persetujuan KUR, yang menurut mereka bisa memakan waktu hingga 10 hari.
“Dan saya sudah diskusikan di Kemenkeu tentang keluhan perbankan bagaimana mengadakan perpanjangan KUR, karena ada menurut perbankan yang proses persetujuan clean and clear-nya itu butuh waktu seminggu sampai 10 hari,” bebernya.
Meskipun demikian, Helvi menyebutkan bahwa beberapa target penyaluran KUR belum tercapai, namun ada juga yang melebihi target. Sektor produksi, lanjutnya, akan menjadi sektor utama yang lebih ditingkatkan dengan nilai akumulatif nasional sebesar 60 persen.
Helvi menyadari adanya keterbatasan di Kementerian UMKM dalam melaksanakan program KUR, dan ia meminta dukungan dari seluruh perbankan untuk memastikan kelancaran penyaluran kredit tersebut.
“Agar kita tidak disalahkan jadi bulan-bulanan terus menerus, apalagi media sosial luar biasa sekarang. Untuk itu lah ini kita segerakan sekali lagi kami hadirkan semua pihak yang ikut terlibat dalam proses penyaluran KUR 2025,” tandasnya.
