Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng mulai menyosialisasikan rancangan kebijakan anggaran tahun depan. Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, secara resmi menyampaikan penjelasan awal mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Penyampaian itu menandai dimulainya proses pembahasan lebih lanjut bersama fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Buleleng.
Sutjidra menyampaikan optimisme terhadap peningkatan target pendapatan daerah pada tahun 2026. Ia menyebut peningkatan signifikan akan bersumber dari sektor pajak dan retribusi daerah. Keyakinan itu didasarkan pada capaian tahun berjalan, di mana realisasi penerimaan sektor tersebut menunjukkan tren positif.
“Kita optimis karena tahun ini ternyata pajak dan retribusi kita hampir peningkatannya sangat signifikan. Di triwulan ketiga ini kita dalam posisi hijau di angka 74%. Mudah-mudahan dalam dua bulan lagi capaiannya bisa di atas 90%,” ujar Sutjidra usai Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Ranperda Kabupaten Buleleng tentang APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Buleleng, Selasa (4/11/2025).
Lebih lanjut, Sutjidra menjelaskan beberapa pos pendapatan yang diharapkan memberikan kontribusi lebih besar. Pajak reklame, Pajak Hiburan dan Rekreasi (PHR), serta retribusi parkir di Destinasi Tujuan Wisata (DTW) menjadi andalan untuk digenjot.
“Pajak reklame itu pasti akan meningkat. Kemudian PHR ini cukup signifikan juga peningkatannya, selain retribusi yang lain seperti parkir. Itu kita manfaatkan DTW-DTW kita nanti,” jelasnya.
Pernyataan itu menegaskan komitmen Pemkab Buleleng untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pariwisata yang menjadi unggulan daerah tersebut.
Di sisi belanja, prinsip efisiensi disebut akan tetap menjadi landasan utama dalam penyusunan APBD 2026. Bupati asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, ini memastikan langkah strategis seperti perampingan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) sudah dijalankan. Pola itu, menurutnya, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengefisienkan penggunaan anggaran.
“Tahun yang 2026 juga sama. Efisiensi pertama. Perampingan SKPD. Sudah ya. Nah, sudah itu. Kemudian diversifikasi untuk pendapatan,” tutur Bupati Sutjidra.
Penurunan juga terjadi pada Belanja Tak Terduga (BTT). Sutjidra mengatakan penurunan itu didasari evaluasi terhadap penanganan bencana sebelumnya. Ia mengapresiasi peran masyarakat melalui semangat gotong royong dalam pembersihan daerah aliran sungai, penanaman pohon, dan gorong-gorong yang berhasil meminimalisir dampak bencana.
“Kemarin hujan karena saking lebatnya ada genangan tapi tidak menimbulkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Kita terima karena cuaca, selagi sekarang lagi musim hujan, tapi kita juga berusaha untuk mengantisipasinya bersama masyarakat,” ungkap dia.
Upaya antisipasi dan pencegahan itu kini diwujudkan dalam program kebersihan rutin yang melibatkan seluruh komponen. Setiap Jumat, seluruh SKPD, TNI, Polri, ASN, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di setiap kecamatan turun melakukan kegiatan kebersihan. Tak hanya itu, dunia pendidikan juga dilibatkan.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
“Sekarang juga kita melibatkan sekolah-sekolah. Anak-anak sekolah diberikan jam ekstrakurikuler, waktu pagi sehari setiap Sabtu satu jam, untuk melakukan kebersihan di sekolah dan di lingkungan sekolah,” imbuh Sutjidra.
Dengan penyampaian penjelasan awal ini, Ranperda APBD Buleleng 2026 resmi memasuki tahap pembahasan intensif. Pemkab dan DPRD akan duduk bersama merumuskan anggaran yang aspiratif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Buleleng, dengan tetap mengedepankan efisiensi serta optimalisasi pendapatan daerah.
Fokus Pendapatan dari Pajak dan Retribusi
Di sisi belanja, prinsip efisiensi disebut akan tetap menjadi landasan utama dalam penyusunan APBD 2026. Bupati asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, ini memastikan langkah strategis seperti perampingan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) sudah dijalankan. Pola itu, menurutnya, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengefisienkan penggunaan anggaran.
“Tahun yang 2026 juga sama. Efisiensi pertama. Perampingan SKPD. Sudah ya. Nah, sudah itu. Kemudian diversifikasi untuk pendapatan,” tutur Bupati Sutjidra.
Penurunan juga terjadi pada Belanja Tak Terduga (BTT). Sutjidra mengatakan penurunan itu didasari evaluasi terhadap penanganan bencana sebelumnya. Ia mengapresiasi peran masyarakat melalui semangat gotong royong dalam pembersihan daerah aliran sungai, penanaman pohon, dan gorong-gorong yang berhasil meminimalisir dampak bencana.
“Kemarin hujan karena saking lebatnya ada genangan tapi tidak menimbulkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Kita terima karena cuaca, selagi sekarang lagi musim hujan, tapi kita juga berusaha untuk mengantisipasinya bersama masyarakat,” ungkap dia.
Upaya antisipasi dan pencegahan itu kini diwujudkan dalam program kebersihan rutin yang melibatkan seluruh komponen. Setiap Jumat, seluruh SKPD, TNI, Polri, ASN, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di setiap kecamatan turun melakukan kegiatan kebersihan. Tak hanya itu, dunia pendidikan juga dilibatkan.
“Sekarang juga kita melibatkan sekolah-sekolah. Anak-anak sekolah diberikan jam ekstrakurikuler, waktu pagi sehari setiap Sabtu satu jam, untuk melakukan kebersihan di sekolah dan di lingkungan sekolah,” imbuh Sutjidra.
Dengan penyampaian penjelasan awal ini, Ranperda APBD Buleleng 2026 resmi memasuki tahap pembahasan intensif. Pemkab dan DPRD akan duduk bersama merumuskan anggaran yang aspiratif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Buleleng, dengan tetap mengedepankan efisiensi serta optimalisasi pendapatan daerah.
