Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengecek kesiapan Layanan Pos Universal (LPU) di Kantor Pos Cabang Pembantu Blahkiuh, Abiansemal, Badung, Bali. Pengecekan ini untuk memastikan kesiapan 2.400 kantor pos LPU se-Indonesia dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Meutya mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar BLT Kesra segera didistribusikan. Adapun, total target penerima manfaat mencapai 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga 20 November. Dari jumlah tersebut, penyaluran melalui kantor pos ditargetkan sebanyak 17 juta KPM.
“Alhamdulillah, Pak Haris mengatakan bahwa seluruh kantor pos se-Indonesia sudah siap. Insyaallah, yang ditargetkan kepada kantor pos sebanyak 17 juta KPM,” ujar Meutya Hafid saat meninjau kantor pos di Abiansemal, Minggu (2/11/2025).
Meutya Hafid memastikan kantor pos telah siap secara infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM) untuk melayani penyaluran bantuan tersebut. Ia mengeklaim tahap pertama penyaluran BLT yang dilakukan pada 27 Oktober lalu berjalan dengan baik.
“Tahap pertama juga sudah dilakukan tanggal 27 Oktober dengan jumlah 650 ribu KPM dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar,” imbuhnya.
Pemerintah menargetkan penyaluran BLT ini dapat efektif mulai Oktober hingga Desember 2025 sebagai tambahan dari BLT reguler Kemensos. Peningkatan jumlah penerima manfaat menjadi 35 juta KPM atas instruksi Presiden Prabowo mengharuskan adanya persiapan infrastruktur yang matang.
Meutya Hafid juga mengatakan kesiapan Kantor Pos LPU seperti di Blahkiuh memiliki peran krusial karena menjadi kaki tangan pemerintah dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok. Selain melibatkan PT Pos Indonesia, pencairan BLT Kesra juga dapat dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“LPU ini adalah justru kaki tangan dari PT Pos dan juga dalam hal ini dalam hal bansos adalah kaki tangan oleh pemerintah untuk bisa masuk hingga ke titik-titik pelosok termasuk daerah 3T,” imbuhnya.
Kemenkomdigi, Meutya berujar, secara khusus memeriksa sistem undangan penyaluran BLT untuk menghindari antrean panjang. Ia memastikan sistem tersebut telah berjalan efektif pada tahap awal penyaluran.
Selain itu, PT Pos menjamin bahwa hak penerima manfaat akan diantarkan langsung ke rumah jika penerima tidak dapat hadir karena kondisi tertentu, demi memastikan bantuan tepat sasaran.
“Di tahap pertama tanggal 27 Oktober, penerima bansos juga tidak harus antre mengular, sistem undangannya sudah tepat. PT Pos juga akan memberikan BLT-nya langsung ke depan pintu dari para keluarga penerima manfaat,” tambahnya.
Kemenkomdigi, dia melanjutkan, siap mendukung upaya digitalisasi untuk mempercepat layanan penyaluran BLT. Menurutnya, angka 35 juta penerima adalah jumlah yang sangat besar
“Angka 35 juta ini angka yang besar, Pak Dirut, jadi memang kita juga harus menyiapkan digitalisasi untuk terus mempercepat layanan,” tegas Meutya di hadapan Plt Dirut PT Pos Indonesia, Haris.
“Tahap pertama juga sudah dilakukan tanggal 27 Oktober dengan jumlah 650 ribu KPM dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar,” imbuhnya.
Pemerintah menargetkan penyaluran BLT ini dapat efektif mulai Oktober hingga Desember 2025 sebagai tambahan dari BLT reguler Kemensos. Peningkatan jumlah penerima manfaat menjadi 35 juta KPM atas instruksi Presiden Prabowo mengharuskan adanya persiapan infrastruktur yang matang.
Meutya Hafid juga mengatakan kesiapan Kantor Pos LPU seperti di Blahkiuh memiliki peran krusial karena menjadi kaki tangan pemerintah dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok. Selain melibatkan PT Pos Indonesia, pencairan BLT Kesra juga dapat dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“LPU ini adalah justru kaki tangan dari PT Pos dan juga dalam hal ini dalam hal bansos adalah kaki tangan oleh pemerintah untuk bisa masuk hingga ke titik-titik pelosok termasuk daerah 3T,” imbuhnya.
Kemenkomdigi, Meutya berujar, secara khusus memeriksa sistem undangan penyaluran BLT untuk menghindari antrean panjang. Ia memastikan sistem tersebut telah berjalan efektif pada tahap awal penyaluran.
Selain itu, PT Pos menjamin bahwa hak penerima manfaat akan diantarkan langsung ke rumah jika penerima tidak dapat hadir karena kondisi tertentu, demi memastikan bantuan tepat sasaran.
“Di tahap pertama tanggal 27 Oktober, penerima bansos juga tidak harus antre mengular, sistem undangannya sudah tepat. PT Pos juga akan memberikan BLT-nya langsung ke depan pintu dari para keluarga penerima manfaat,” tambahnya.
Kemenkomdigi, dia melanjutkan, siap mendukung upaya digitalisasi untuk mempercepat layanan penyaluran BLT. Menurutnya, angka 35 juta penerima adalah jumlah yang sangat besar
“Angka 35 juta ini angka yang besar, Pak Dirut, jadi memang kita juga harus menyiapkan digitalisasi untuk terus mempercepat layanan,” tegas Meutya di hadapan Plt Dirut PT Pos Indonesia, Haris.
