Tabanan –
Isu habisnya obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tabanan memicu kegaduhan setelah beredar voice note seorang dokter senior yang mengeluhkan stok obat di rumah sakit tersebut telah habis. Informasi itu dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu kekhawatiran masyarakat.
Direksi RSUD Tabanan kemudian buka suara dan memastikan stok obat di rumah sakit tersebut masih tersedia.
“Agar tidak ada isu liar di masyarakat, kami tegaskan obat yang habis yang dimaksudkan dalam voice note itu adalah obat yang sifatnya suplemen, bukan obat yang emergensi. Sementara obat yang lain khususnya emergensi atau penunjang kesehatan pasien masih tersedia,” ujar Direktur RSUD Tabanan I Gede Sudiarta saat diwawancarai, Selasa (10/3/2026).
Klaim BPJS Tersendat
Sudiarta menjelaskan keterbatasan pasokan obat terjadi karena proses klaim BPJS yang belum tuntas secara administrasi. Dana klaim BPJS tersebut biasanya digunakan rumah sakit untuk operasional, termasuk pembelian obat dan pembayaran jasa pelayanan.
“Jadi klaim BPJS tidak bisa dilakukan karena peralihan sistem dari manual ke digital dan memerlukan waktu yang cukup lama. Sementara di RSUD Tabanan meng-cover 95 persen pasien pengguna BPJS,” ujar Sudiarta.
Direksi juga membeberkan utang obat-obatan yang terakumulasi hingga 31 Desember 2025 mencapai lebih dari Rp 36 miliar sejak penerapan BPJS. Rinciannya, utang obat sebesar Rp 19 miliar lebih dan bahan medis habis pakai (BMHP) sebesar Rp 16 miliar lebih.
Sementara persediaan hingga Desember 2025 untuk obat tercatat sebesar Rp 8 miliar lebih, sedangkan BMHP sebesar Rp 895 juta.
Wakil Direktur Operasional RSUD Tabanan, Ni Wayan Primayani, menambahkan peralihan sistem klaim dari manual ke digital membuat sejumlah berkas klaim harus dilengkapi kembali.
“Saat ini ada sekitar 8 ribu – 9 ribu berkas klaim yang masih harus dilengkapi datanya dari manual ke digital. Sehingga banyak tertunda untuk lengkapi berkas klaim. Rata-rata klaim setiap bulan yakni Rp 7 miliar,” ujar Primayani.
Ia mengibaratkan ketika klaim tidak cair, maka dana belanja tidak tersedia sehingga anggaran untuk pembelian obat, termasuk pembayaran jasa pelayanan, menjadi kosong.
“Kami upayakan siasati dengan membeli obat yang kualitasnya sedikit di bawah yang biasanya kami sediakan. Yang terpenting adalah pelayanan yang wajib kepada masyarakat,” pungkasnya.
Bupati Semprot Direksi RSUD
 Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya. (Foto: Krisna Pradipta/) |
Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya geram dan menyemprot jajaran direksi RSUD Tabanan setelah muncul persoalan kelangkaan obat di rumah sakit bertipe B tersebut. Ia menegaskan teknologi tidak boleh dijadikan alasan hingga berdampak pada pelayanan masyarakat.
Peringatan keras itu disampaikan Sanjaya seusai mengikuti rapat di Gedung DPRD Tabanan, Rabu (11/3/2026). Ia mengaku telah memanggil jajaran direksi RSUD Tabanan untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut.
Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama dan persoalan administratif tidak boleh sampai mengganggu layanan kesehatan.
“Saya sudah tahu duduk permasalahannya seperti apa. Tapi teknologi jangan dijadikan alasan. Kan bisa suruh orang yang kompeten untuk mengurus hal tersebut. Makanya saya sudah berikan peringatan keras agar tidak terjadi hal yang sama,” tegas Sanjaya.
Sanjaya juga menegaskan persoalan kelangkaan obat di RSUD Tabanan kini telah teratasi setelah dilakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit dan BPJS.
“Ini sebagai pelajaran untuk kita bersama bahwa sekarang semua sudah berbasis teknologi dengan tujuan untuk akurasi dan transparansi. Mudah mudahan berjalan dengan baik,” tegasnya.
DPRD Desak Evaluasi Direksi
Kelangkaan obat di RSUD Tabanan memicu keprihatinan berbagai pihak, termasuk dari kalangan legislatif di DPRD Tabanan.
Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, seusai rapat dengan pihak eksekutif di Gedung DPRD Tabanan, Rabu (11/3/2026), menegaskan kinerja dan manajemen Direksi RSUD Tabanan harus dievaluasi secara total.
Menurut Arnawa, persoalan apa pun seharusnya dapat diantisipasi agar pelayanan kesehatan tidak terganggu seperti yang terjadi saat ini.
“Sistem apapun yang ada harus dilakukan dengan benar. Jangan hanya sebatas ikut sana ikut sini, lalu hormat sana hormat sini tapi kerjaan terbengkalai,” tegasnya.
Arnawa juga memerintahkan Komisi IV DPRD Tabanan untuk duduk bersama pihak RSUD Tabanan guna membahas persoalan tersebut. Pertemuan itu diharapkan dapat mencari solusi agar kelangkaan obat tidak kembali terjadi, termasuk melakukan evaluasi terhadap direksi maupun kinerja rumah sakit selama ini.
