Denpasar –
Memanasnya konflik Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran mulai memicu kekhawatiran di kalangan dunia usaha Indonesia. Dampaknya dinilai bisa merembet dari lonjakan harga energi, biaya logistik, hingga potensi tekanan pada harga pangan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan risiko utama dari konflik di kawasan Timur Tengah tidak hanya berasal dari sentimen pasar. Ancaman juga datang dari potensi gangguan jalur energi dan perdagangan global, khususnya di kawasan Selat Hormuz.
Apalagi, jalur tersebut merupakan titik vital perdagangan energi dunia. Sekitar 20% minyak dunia diketahui melewati wilayah tersebut.
“Kekhawatiran pelaku usaha saat ini adalah meningkatnya risk premium harga minyak dan gas, serta kenaikan biaya logistik internasional. Bahkan tanpa penutupan jalur secara fisik, ketidakpastian saja sudah dapat mendorong lonjakan harga energi dan biaya logistik global,” ujar Shinta, dilansir dari, Selasa (10/3/2026).
Sebagai negara importir minyak, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan biaya produksi jika harga energi global melonjak. Kondisi ini juga dapat mempersempit ruang fiskal apabila harga energi melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Risiko Inflasi Pangan
Selain energi, APINDO juga mencermati potensi rambatan terhadap inflasi pangan. Kenaikan harga energi dinilai akan berdampak pada biaya distribusi, logistik, dan transportasi komoditas pangan.
“Dalam kondisi tertentu, tekanan tersebut dapat mempercepat kenaikan harga bahan pokok, terutama jika dibarengi gangguan pasokan global atau pelemahan nilai tukar. Oleh karena itu, stabilitas pasokan dan distribusi pangan menjadi aspek krusial yang perlu dijaga jika dampak konflik meluas dan berkepanjangan,” imbuh Shinta.
Dari sisi fiskal, apabila harga energi bertahan tinggi, beban subsidi dan kompensasi energi juga berpotensi meningkat. Shinta menilai pemerintah perlu mengelola risiko ini secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap defisit maupun pembiayaan utang negara.
Pengelolaan utang yang disiplin, menjaga rasio defisit dalam koridor kredibel, serta memastikan belanja negara tepat sasaran dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar.
Di sisi eksternal, dinamika risk-off global juga berpotensi meningkatkan volatilitas nilai tukar. Pelemahan rupiah akan memperbesar biaya impor energi dan pangan sehingga koordinasi kebijakan moneter dan fiskal perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
“Dampak terhadap sektor usaha sendiri akan beragam. Industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada energi dan logistik internasional akan merasakan tekanan langsung,” jelasnya.
Industri Padat Karya Rentan
Menurut Shinta, sektor padat karya juga menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Hal ini karena sektor tersebut memiliki margin yang relatif tipis serta sangat sensitif terhadap kenaikan biaya distribusi, bahan baku impor, dan gangguan permintaan ekspor.
Meski hubungan dagang langsung Indonesia dengan Iran dan Israel relatif terbatas, Shinta menilai efek tidak langsung justru lebih signifikan. Dampak tersebut antara lain melalui kenaikan harga energi global, disrupsi perdagangan internasional, inflasi pangan, nilai tukar, hingga sentimen pasar keuangan.
Dalam jangka pendek, pelaku usaha fokus pada langkah mitigasi risiko yang realistis dan adaptif. Langkah tersebut antara lain penyesuaian struktur biaya produksi dan distribusi, peningkatan efisiensi operasional, serta penerapan manajemen risiko yang lebih disiplin termasuk pengelolaan eksposur valuta asing.
Selain itu, dunia usaha juga melakukan diversifikasi sumber pasokan hingga memanfaatkan instrumen lindung nilai atau natural hedging yang tersedia.
“Secara keseluruhan, dunia usaha menyikapi kondisi ini dengan pendekatan wait and see but prepared apabila tekanan global berlanjut,” terang Shinta.
APINDO juga mendorong pemerintah menjaga stabilitas harga energi dan pangan secara terukur, memperkuat cadangan serta distribusi logistik strategis, memastikan disiplin fiskal dan kebijakan moneter, serta pengelolaan utang yang prudent.
Dampak ke Sektor Pariwisata
Situasi geopolitik di Timur Tengah yang semakin memanas juga dinilai berpotensi berdampak pada sektor pariwisata Indonesia. Kondisi global tersebut dapat memengaruhi sektor transportasi, termasuk pembatalan penerbangan.
“Dari sektor pariwisata sendiri apapun yang terjadi sampai hari ini volatilitas di harga energi, nilai tukar dan lain sebagainya sudah pasti itu impact. Kita semua sama-sama paham,” ujar Direktur Komersial InJourney Veronica H Sisilia dalam konferensi pers di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2026).
Meski demikian, Veronica menilai sektor pariwisata domestik masih memiliki daya tahan yang kuat.
Salah satu penopangnya adalah magnet wisata domestik. Berkaca pada Desember 2025, kunjungan wisatawan mancanegara tercatat meningkat 14,4%. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional masih cukup kuat.
“Sudah pasti penerbangan ada cancellation dan lain sebagainya. Itu pasti impact, nggak mungkin nggak impact. Tapi kami believe di sektor industri pariwisata cukup kuat wisata domestiknya created ke apapun yang InJourney siapkan,” imbuh Veronica.
