Buleleng –
Anggota DPRD Buleleng, Nyoman Dhukajaya, menyoroti kasus seorang siswa di SD Negeri 2 Banyuning yang tidak masuk sekolah sejak Oktober 2024. Dhukajaya menyebut dugaan putus sekolah di kawasan perkotaan Buleleng sebagai sebuah ironi.
“Di wilayah kota kok masih ada anak tidak sekolah. Ini harus jadi alarm bagi kita semua. Jangan sampai kejadian ini seperti fenomena gunung es,” tegas Dhukajaya, Rabu (25/2/2026).
Dhukajaya sempat mengecek langsung kondisi tersebut ke SDN 2 Banyuning. Ia mendesak Dinas Pendidikan Buleleng melakukan penelusuran komprehensif terkait penyebab siswa tersebut berhenti sekolah. Ia khawatir kasus serupa terjadi di sekolah lain tanpa terdeteksi.
“Harus dibuka semua kemungkinan. Apakah faktor internal anak, kondisi keluarga, ekonomi, atau justru lingkungan sekolahnya. Jangan sampai kita hanya melihat permukaannya saja,” ujarnya.
Dhukajaya menekankan pentingnya lingkungan sekolah yang nyaman dan pendekatan guru yang humanis. Ia mendorong optimalisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk mendeteksi potensi anak berisiko putus sekolah sejak dini.
“Guru harus sensitif dan penuh perhatian. Anak itu bukan sekadar diajar, tapi dirangkul. Kegiatan ekstrakurikuler juga penting agar anak merasa punya ikatan dengan sekolah,” ujar politikus Partai Golkar itu.
“Dapodik itu lengkap. Dari sana bisa dipetakan pola dan potensi masalah. Kebijakan harus berbasis data, jangan reaktif,” imbuhnya.
Kepala SD Negeri 2 Banyuning, Putu Sri Sadwity, mengaku sudah bergerak sejak siswa tersebut tidak masuk selama satu bulan pertama pada Oktober 2024. Menurutnya, guru di sekolah itu juga sudah sempat mendatangi rumah siswa tersebut.
“Satu bulan dia tidak masuk sekolah, kami langsung tindaklanjuti dengan melakukan kunjungan ke rumah untuk mencari tahu apa yang menyebabkan anak didik kami tidak masuk ke sekolah. Bersama dengan wali kelas terdahulu, tapi tidak membuahkan hasil,” ujar Sadwity.
Siswa tersebut diketahui mulai tidak masuk sekolah saat duduk di kelas 2 semester I tahun ajaran 2024/2025. Pada Juli hingga September 2024, ia masih mengikuti pembelajaran. Namun, menjelang penilaian sumatif akhir semester Oktober 2024, siswa tersebut tak pernah lagi bersekolah.
“Kemudian seiring waktu, karena guru terdahulu sudah pensiun, maka ada pergantian wali kelas. Kami di saat itu dapat angin segar, siapa tahu dengan pergantian wali mungkin anak tersebut mau ke sekolah. Tapi nihil hasilnya tetap tidak mau ke sekolah,” imbuh Sadwity.
Pihak sekolah juga sempat berkoordinasi dengan Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang memiliki psikolog pada akhir 2025. Menurut Sadwity, tim psikolog sempat mengunjungi rumah anak tersebut.
“Awalnya tidak mau keluar kamar. Setelah dibujuk akhirnya mau, meski hanya cuci muka dan berbicara seadanya,” imbuhnya.
Sadwity mengatakan satu kali pertemuan belum cukup untuk menyimpulkan penyebab pasti anak menolak sekolah. Ia menilai perlunya pendampingan lanjutan yang melibatkan kedua orang tua.
Sekolah juga berkoordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB). Surat pemanggilan kepada orang tua dilayangkan untuk edukasi dan mencari solusi bersama.
“Namun sayang orang tua tidak bisa hadir karena kesibukan, jadi terputus sampai di sana. Maunya dari DP2KB itu diadakan seperti monitoring dengan libatkan orang tua untuk mengetahui penyebab pasti (siswa tidak sekolah),” ujarnya
Meski sudah tidak mengikuti pembelajaran sejak semester dua kelas 2, Sadwity menegaskan siswa tersebut belum dinyatakan berhenti. Data anak tersebut, dia berujar, masih tercatat aktif dan terdaftar dalam Dapodik.
