Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop) Ferry Juliantoro membeberkan keunggulan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang digagas pemerintah pusat untuk diterapkan di seluruh desa di Indonesia.
Ferry menyampaikan, skema permodalan Kopdes Merah Putih tidak hanya bersumber dari dana desa, melainkan juga mengandalkan berbagai sumber anggaran lain.
“Kalau BUMDes kan hanya menggunakan dana desa dan tergantung dari pemerintah desanya, kalau ini kan sumber dananya nggak hanya dana desa,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (29/4/2025).
Ferry menjelaskan, pendanaan Kopdes Merah Putih akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana desa, serta sumber-sumber lain. Namun, hingga kini Kemenkop masih menunggu kejelasan besaran dana dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.
“Ini baru pembentukan belum bicara tentang permodalan, nanti ada tahap tentang operasionalisasi kalau sudah ada juklak juknis dan segala macam,” ujar Ferry.
Ia menegaskan desa tidak akan terbebani karena dana tidak sepenuhnya bersumber dari anggaran desa. Musyawarah desa pun akan tetap digelar guna menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal.
Ferry menyebut Kopdes Merah Putih memiliki keunggulan karena diinisiasi langsung oleh negara secara konstitusional. Koperasi ini akan memiliki aset dan lembaga usaha yang dapat dikembangkan serta diintegrasikan dengan sektor keuangan.
“Jadi akan ada perputaran uang yang masif di desa-desa, akan ada aset yang bisa dikembangkan punya lembaga ekonomi badan usaha yang bisa diintegrasikan dengan sektor keuangan,” tuturnya.
Ia optimistis Kopdes mampu mengatasi masalah pengangguran di desa dan menjadi solusi dari maraknya praktik pinjaman online (pinjol) dan rentenir yang membebani warga.
“Kalau ada pihak-pihak yang nggak senang keberadaan koperasi desa menurut saya dia kaki tangan pinjaman online atau kaki tangan rentenir,” tandasnya.
