Denpasar –
Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar mematangkan skema penanganan sampah di hulu sebagai antisipasi terkait rencana penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung. Pemkot Denpasar juga bakal melaporkan progres penyelesaian sampah tersebut kepada Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) Pemkot Denpasar dengan Forum Swakelola Sampah Bali (FSSB) di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Rabu (18/2/2026). Diketahui, TPA Suwung rencananya ditutup total per 1 Maret mendatang.
“Menyamakan visi dalam rangka penyelesaian sampah di hulu,” tutur Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara selepas Rakor di Dharma Negara Alaya, Rabu.
“Misal, sampai Maret ini, berapa sampah yang sudah bisa dikurangi di hulu,” imbuhnya.
Jaya Negara mengungkapkan total pengurangan sampah yang sudah terealisasi di wilayah Denpasar mencapai 182 ton dari total seluruh sampah 1.000 ton. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari pengelolaan TPS3R hingga pemanfaatan teba modern untuk sampah organik.
“Sesuai arahan Pak Menteri, mendukung untuk menyelesaikan sampah di sumber,” ujar Jaya Negara. Rencananya, Pemkot Denpasar bakal bertemu dengan Menteri LH pada 20 Februari mendatang.
Wali kota dua periode itu lantas membeberkan data Survei Kepuasan Masyarakat yang menunjukkan kebiasaan warga memilah sampah di angka 30 persen. Sisanya pada kategori kadang-kadang sebanyak 53,8 persen dan kategori tidak pernah memilah sampah 15,8 persen.
“Justru yang 30 persen kami motivasi, yang punya potensi prioritas dapat teba modern karena mereka yang bisa kelola sampah dengan baik,” imbuhnya.
Pemkot Denpasar menyiapkan anggaran penanganan sampah sebesar Rp 34,786 miliar pada 2026. Jumlah tersebut meningkat hingga 71,08 persen dari anggaran tahun 2025.
Sementara itu, Forum Swakelola Sampah Bali (FSSB) menyatakan tetap menolak penutupan TPA Suwung. FSSB saat ini masih menunggu hasil negosiasi Pemkot Denpasar dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung agar pemerintah pusat tidak menutup TPA Suwung.
“Kami berikan kesempatan Pemerintah Kota dan Kabupaten Badung untuk negosiasi ke pusat agar TPA tetap bisa dibuka. Tapi apabila negosiasi itu mentok, ya kami dari Forum Swakelola Sampah juga menyampaikan, minta izin sama Pak Wali Kota, untuk lakukan aksi demo,” ujar Ketua FSSB Wayan Suarta.
