Badung –
Pengisian sejumlah jabatan kepala dinas dan badan yang kosong di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung ditargetkan tuntas pada April 2026. Proses ini sedang dikebut agar sistem yang digunakan tidak merugikan hak-hak pegawai Pemkab Badung.
“Kami targetkan sih bisa cepat ya. Rotasi kemarin kan TMT (terhitung mulai tanggal) 1 Maret, kalau bisa ini minimal TMT-nya 1 April,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung, I Wayan Putra Yadnya, Rabu (18/2/2026).
Jabatan di Pemkab Badung yang masih lowong adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Kebudayaan (Disbud), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Pemilihan mekanisme manajemen talenta kemungkinan diambil karena dinilai lebih efisien dibandingkan sistem seleksi terbuka atau lelang jabatan yang memakan waktu lama. Selain itu, mulai 2027 seluruh daerah diwajibkan mengintegrasikan sistem pengisian jabatan ke dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Bapak Bupati maunya pakai manajemen talenta. Kalau pakai sistem seleksi terbuka, waktunya lebih panjang, bisa sampai 3 bulan kan. Kalau pakai manajemen talenta, kami tinggal mengambil di sistem mana yang masuk ‘kotak sembilan’, itu yang kami ajukan kepada BKN untuk minta persetujuan,” ujar Putra Yadnya.
Sebelumnya, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa telah melantik 13 pejabat eselon II. Putra Yadnya menegaskan seluruhnya murni hasil rotasi dan uji kompetensi. Langkah ini melibatkan tim dari internal inspektorat hingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali guna memastikan penilaian kinerja yang objektif.
“Kalau yang dilantik sebelumnya kan rotasi dia. Kami sudah lakukan uji kompetensi terhadap yang bersangkutan termasuk penilaian kinerja. Tidak ujug-ujug dipilih, ada melalui proses, ada tim yang termasuk Inspektorat juga dan tim dari provinsi,” jelas Putra Yadnya.
Proses pelantikan tersebut sempat mengalami penundaan karena adanya prosedur administrasi khusus untuk jabatan di Disdukcapil. Adi Arnawa lantas memutuskan untuk mendahulukan rotasi yang sudah siap demi menjaga stabilitas kinerja birokrasi.
“Cuma kemarin kenapa bisa agak molor? Karena untuk pengisian Dukcapil itu harus ada persetujuan Kemendagri, padahal sudah melalui tahapan proses dan tinggal menunggu SK sebenarnya,” tambah Putra Yadnya.
Dalam daftar pelantikan tersebut, sejumlah posisi strategis mengalami pergeseran, termasuk I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra yang kini menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Anak Agung Ngurah Raka Sukaeling sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan. Sementara itu, I Wayan Wijana kini mengisi posisi Asisten Administrasi Umum dan I Gde Eka Sudarwitha menjabat sebagai Kadis Sosial.
Jabatan lain yang turut disegarkan adalah Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja yang kini dijabat AA Ngurah Rai Yuda Darma serta I Made Agus Aryawan sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Luh Suryaniti juga bergeser menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesra, sedangkan I Wayan Putra Yadnya sendiri kini dipercaya menakhodai BKPSDM.
Terakhir, struktur pimpinan diisi oleh Ida Bagus Gde Arjana sebagai Kepala Brida, I Gusti Ayu Agung Trisna Dewi sebagai Inspektur Badung, dan I Gde Surya Kurniawan sebagai Sekretaris DPRD Badung. Perombakan ini diharapkan memperkuat pelayanan publik sebelum pengisian jabatan lowong tahap berikutnya dilakukan.
