Bima –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima menanggapi peristiwa tragis balita 2 tahun yang meninggal dalam perjalanan menuju Puskesmas Monta gara-gara jalan rusak. Sebelum kejadian itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah mengingatkan agar percepat perbaikan jalan akses layanan kesehatan di jalan Kecamatan Langgudu.
“Mobil ambulans yang menjadi kebutuhan medis di Pustu Pusu, Kecamatan Langgudu memang belum ada,” ucap Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Yankes Dikes) Kabupaten Bima, Ashadi, dikonfirmasi, Minggu (15/2/2026).
Ashadi mengatakan Pemkab Bima melalui Dinkes hanya mampu menyiapkan ambulans di tingkat Puskesmas. Sementara untuk Pustu yang berada di desa-desa, belum mampu menyediakan. Sebab, selama ini ambulans diajukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
“Ambulans yang ada di beberapa desa atau Pustu pengadaan anggota DPRD melalui dana Pokir atau Pemdes melalui dana desa,” ungkap dia.
Menurut Ashadi, pihaknya dari dulu sudah berupaya dan mencoba membangun Puskesmas melalui mekanisme DAK untuk melayani warga di wilayah Langgudu Selatan dan Monta Selatan. Bahkan sudah mendapatkan hibah tanah dari warga di Desa Waro, Kecamatan Monta.
“Akan tetapi upaya dan langkah ini belum terlaksana. Pemerintah Pusat belum memb
uka locus terkait pembangunan Puskesmas baru” jelasnya.
Terkait jalan akses layanan kesehatan di wilayah Pusu Kecamatan Langgudu bagian selatan, Ashadi mengaku Kemenkes sudah melayangkan surat resmi yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan juga ke Dinkes serta PUPR Kabupaten Bima untuk percepatan perbaikan jalan akses layanan kesehatan di jalan Langgudu.
“Sudah ada surat yang masuk dari Kemenkes. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait kerusakan jalan melalui SP4N LAPOR yang diterima pada 30 Januari 2026,” jelas dia.
Dalam surat itu, Ashadi melanjutkan, Kemenkes meminta Pemkab Bima untuk melakukan kajian dan tindak lanjut atas pengaduan tersebut. Karena perbaikan jalan di wilayah Kecamatan Langgudu dibutuhkan untuk meningkatkan akses pelayanan bagi masyarakat.
“Surat dari Kemenkes ini kami teruskan juga ke Dinas PUPR, sebagai leading sector penanganan infrastruktur jalan,” tandasnya.
