Badung –
Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Persatuan Pembangunan, Muhamad Mardiono, mengkritik aliran dana masyarakat dari bank-bank milik pemerintah yang dinilai hanya menguntungkan pihak oligarki.
Mardiono menyebut bank-bank pelat merah mengelola dana lebih besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebesar Rp 3.700 triliun.
“Ada lagi penguasa besar yang mengedarkan uang sampai Rp 5.700 triliun pada periode yang sama APBN itu Rp 3.700 triliun. Apa itu? Adalah bank-bank pemerintah, bank-bank pelat merah,” ujarnya dalam pidato di acara Bimbingan Teknis Nasional (BIMTEK) anggota DPRD se-Indonesia Fraksi PPP, Sabtu (14/2/2026).
Menurut Mardiono, dana yang dikelola bank-bank tersebut berasal dari tabungan masyarakat, seperti pedagang, pengemudi ojol, petani, hingga pegawai. Dana yang dihimpun dari masyarakat itu kemudian disalurkan ke kelompok lain dalam bentuk kredit.
“Tukang ojek, nabung di situ. Semua rakyat, petani ada saving sedikit nabung ke situ. Dikumpulkan. Mungkin untuk biaya sekolah anak dan sebagainya. Lalu uang itu dikumpulkan di bank jumlahnya mencapai ratusan atau ribuan triliun. Dan kemudian itu dikucur kepada kelompok. Dikucurkan pemberian kreditnya kepada kelompok-kelompok tertentu,” lanjutnya.
Berangkat dari hal tersebut, ia memberi pesan kepada anggota-anggota DPR agar lebih mengkritik kebijakan aliran dana-dana rakyat yang dikumpulkan, agar tidak hanya menguntungkan satu pihak dan benar-benar mementingkan kebutuhan rakyat.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
“Jika itu tidak dilakukan, maka kelompok-kelompok oligarki itu terus bekerja. Untuk menempatkan rakyat sebagai bagian dari komoditas,” ucapnya.
