Denpasar –
Partai politik menyebut jika dana bantuan politik dari pemerintah sebesar Rp 1.000 per suara menjadi salah satu penyebab turunnya indeks keuangan partai yang transparan dan akuntabel pada hasil riset Indeks Integritas Partai Politik (IIP) 2025.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menilai jika angka Rp 1.000 per suara terbilang rendah. Ia mengatakan jika angka tersebut belum ada perubahan sejak 7-8 tahun lalu.
Lantas, ia menyarankan agar dapat ditingkatkan lagi, agar keuangan partai politik menjadi lebih baik dan itu juga sebagai bentuk kepedulian negara terhadap keuangan partai. Sehingga, tuntutan transparansi dan tata kelola keuangan partai setara dengan yang diberikan oleh negara.
“Karena mengelola partai tidak murah dan tidak mudah. Sehingga ketika kita ingin mendorong untuk partai politik berbenah yes, tapi kita juga harus melihat secara porposional apakah sudah cukup perhatian negara terhadap partai politik,” jelas Kholid.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenkopolkam) Lodewijk Freidrich Paulus mengakui jika dana bantuan politik masih tergolong rendah. Sebab, dalam ketentuannya, dana banpol wajib digunakan untuk pendidikan kader 60 persen dan sisanya untuk kegiatan lain-lain.
“Dalam pendidikan politik itu apa yang ditampung dari bantuan, terutama operasional pendidikan politik, akomodasi, konsumsi, padahal yang paling besar adalah transportasi, itu tidak didukung,” jelas Freidrich.
Sehingga, lanjutnya, partai politik berinisiatif melaksanakan bimbingan teknis sebagai ganti dari pendidikan kader. Itu pun, hanya diikuti oleh anggota legislatif saja.
“Ini menjadi perhatian kita bersama, termasuk KPK,” sambung Lodewijk.
Sekjen KPK, Cahya Hardianto Harefa menambahkan, pada 2019 KPK sempat mengajukan ke presiden terkait dana banpol dengan besaran Rp 16.900. Dengan skema dibagi dua 50 persen dari pemerintah dan 50 persen dari partai politik.
“Pada saat itu masih belum memungkinkan sekitar Rp 8 ribu dibagi dua, sempat ada usulan Rp 10 ribu tapi pada saat itu yang disetujui adalah seribu,” kata Cahya.
Cahya menilai Rp 1.000 per suara masih ideal di Indonesia. Ia mengingatkan agar partai politik tidak menilai integritas sebatas dengan uang. Cahya juga berharap partai politik dapat menjadi teladan kepada publik untuk menularkan integritas yang baik.
“Karena partai politik produsen para pemimpin-pemimpin di negara ini. Diharapkan karena penurunan (aspek) keuangan dari 60 persen (tahun lalu) menjadi sekitar 40, mudah-mudahan ke depan perbaikan-perbaikan dilakukan,” tandas Cahya.
