Puluhan warga dari Dusun Ebunut, Desa Kuta Mandalika, Lombok Tengah, dekat Sirkuit Mandalika melakukan demonstrasi di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka menuntut penyelesaian pembayaran lahan dari PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
Kuasa Hukum warga, Badaruddin, mengatakan konflik lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tak kunjung dituntaskan PT ITDC. Dari data, ada 42 hektare lahan di KEK Mandalika belum dibayar oleh PT ITDC.
“Bahkan anehnya beberapa warga yang sudah dipindahkan ke dusun, hijrah untuk tinggal di rumah tapak ini mengeluhkan kondisi rumah. Semula rencananya ada dua lantai tapi dibangun satu lantai,” kata Badar saat diterima hearing di ruang Rapat Melati kantor Gubernur NTB, Rabu (10/9/2025).
Berdasarkan data sementara, beberapa warga masih bertahan tinggal di dekat Sirkuit Mandalika. Mereka terancam digusur oleh PT ITDC.
“Masih ada belasan kepala keluarga masih tinggal di sana. Seluruh masukan kami tidak didengarkan oleh ITDC. Bahkan ancaman penggusuran yang bukan menyelesaikan masalah tapi menambah masalah untuk warga kami akan hadapi,” kata Badar.
Pada faktanya, dari 43 hektare lahan enclave yang masuk hak pengelolaan (HPL) di KEK Mandalika tak kunjung diselesaikan. Padahal pada 2018, warga yang memiliki lahan enclave akan dibayarkan oleh ITDC berdasarkan.
“Ini sudah 7 tahun warga menanti. Jadi satgas penyelesaian lahan yang dibentuk itu bahkan tidak pernah melakukan pembayaran lahan enclave kepada belasan warga lingkar KEK Mandalika,” ujarnya.
Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria NTB Hajudin mengatakan ancaman penggusuran paksa oleh PT ITDC itu terus menguntit masyarakat. Sebelumnya, 186 pemilik warung di Tanjung Aan juga digusur tanpa sosialisasi.
“Apa dasar ITDC menguasai roi pantai. Ini menipu rakyat. Dengan kejadian sewenang-wenang reaksi yang gelap,” katanya.
“Jadi tidak ada sosialisasi yang dilakukan. Kami beranggapan jika ITDC tidak pro rakyat di lingkar KEK semua pembangunan tidak berguna bagi kami,” imbuhnya.
Sekretaris Aliansi Warga KEK Mandalika, Harisandi, mengaku konflik lahan yang belum tuntas sampai sekarang perlu menjadi catatan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Warga terdampak oleh pembangunan Sirkuit Mandalika mencapai 120 KK.
“Jadi ada ada ribuan orang menggantungkan nasib di pantai dekat Mandalika ini tiba-tiba hilang dengan adanya pembangunan ini, terlebih untuk warga dusun Dusun Ebunut dan Mulur,” tegasnya.
Kepala Bangkesbangpol NTB Ruslan Abdul Gani akan menyampaikan persoalan ini ke PT ITDC. Dia siap berkomunikasi dengan ITDC untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Saya akan komunikasi dengan kuasa hukum warga. Supaya lebih detail kan persoalan-persoalannya. Masalah ini memang harus ada dialog. Tidak mungkin bisa menyelesaikan ini tanpa dialog,” katanya.
Sebagai perwakilan Gubernur NTB, Ruslan akan mencari jalan keluar termasuk persoalan rumah tapak dan konflik lahan yang ada di Mandalika. “Itu saya akan komunikasikan. Perlu dialog dua arah. Nanti sampaikan ke kami, kami laporkan. Saya akan komunikasikan dengan ITDC,” tandas Ruslan.
Adapun lima tuntutan warga sebagai berikut:
1. Pemerintah harus membentuk tim penyelesaian sengketa independen di KEK Mandalika
2. Hentikan keterlibatan TNI-polri dan badan keamanan swasta Vanguard di Kuta Mandalika
3. Hentikan seluruh skema perampasan tanah sekarang juga
4. Pemerintah Indonesia dan PT ITDC harus melakukan land audit di seluruh area Mandalika
5. Jalankan reforma agraria sejati sebagai syarat pembangunan industrialisasi nasional.
