Mesir akan mengerahkan pasukan ke Jalur Gaza dan bergabung dengan pasukan internasional. Rencana pengerahan pasukan itu dilakukan melihat potensi perang berkepanjangan di Gaza.
Kesediaan Kairo ini hanya berlaku jika didukung oleh resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan disertai ‘horison politik’.
Dilansir dari infoNews, Selasa (19/8/2025), pernyataan Mesir itu disampaikan saat upaya mewujudkan gencatan senjata Gaza terus berlanjut di Kairo.
Mesir, telah berulang kali menyerukan persatuan Palestina di bawah Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) — kelompok yang mendominasi Otoritas Palestina (PA) dan mengecualikan kelompok Hamas menguasai di Jalur Gaza.
PA sempat memerintah Jalur Gaza sebelum kehilangan kekuasaan pada tahun 2007 dalam bentrokan kekerasan dengan Hamas.
“Tentu saja kami siap membantu, berkontribusi pada pasukan internasional mana pun yang akan dikerahkan ke Gaza dalam beberapa parameter tertentu,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir Badr Abdelatty dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Mustafa pada Senin (18/8).
Konferensi pers bersama itu digelar di perlintasan perbatasan Rafah, yang menghubungkan Jalur Gaza dan Mesir.
“Pertama-tama, memiliki resolusi Dewan Keamanan (PBB), memiliki mandat yang jelas, dan tentu saja berada dalam horison politik. Tanpa horison politik, pengerahan pasukan apa pun ke sana akan sia-sia,” sebut Abdelatty dalam pernyataannya merujuk pada “parameter tertentu” yang disebutnya.
Abdelatty juga mengatakan bahwa kerangka politik akan memungkinkan pasukan internasional beroperasi lebih efektif dan mendukung Palestina “untuk mewujudkan negara Palestina mereka sendiri yang merdeka di tanah air mereka”.
Dalam konferensi pers yang sama, Mustafa mengatakan bahwa sebuah komite sementara akan mengelola Jalur Gaza setelah perang berakhir, dengan wewenang penuh berada di tangan pemerintah Palestina.
“Kita tidak menciptakan entitas politik baru di Gaza. Sebaliknya, kita mengaktifkan kembali institusi-institusi di Negara Palestina dan pemerintahannya di Gaza,” ucapnya.
Konferensi pers bersama itu digelar di perlintasan perbatasan Rafah, yang menghubungkan Jalur Gaza dan Mesir.
“Pertama-tama, memiliki resolusi Dewan Keamanan (PBB), memiliki mandat yang jelas, dan tentu saja berada dalam horison politik. Tanpa horison politik, pengerahan pasukan apa pun ke sana akan sia-sia,” sebut Abdelatty dalam pernyataannya merujuk pada “parameter tertentu” yang disebutnya.
Abdelatty juga mengatakan bahwa kerangka politik akan memungkinkan pasukan internasional beroperasi lebih efektif dan mendukung Palestina “untuk mewujudkan negara Palestina mereka sendiri yang merdeka di tanah air mereka”.
Dalam konferensi pers yang sama, Mustafa mengatakan bahwa sebuah komite sementara akan mengelola Jalur Gaza setelah perang berakhir, dengan wewenang penuh berada di tangan pemerintah Palestina.
“Kita tidak menciptakan entitas politik baru di Gaza. Sebaliknya, kita mengaktifkan kembali institusi-institusi di Negara Palestina dan pemerintahannya di Gaza,” ucapnya.
