Bank Indonesia meluncurkan layanan QRIS Antarnegara Indonesia-Jepang dan inisiasi sandbox Tiongkok bertepatan dengan HUT ke-80 RI. Peluncuran ini menandai perluasan QRIS ke luar ASEAN setelah sebelumnya terhubung dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura.
Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mendorong sinergi perluasan layanan tersebut untuk memberi kenyamanan dan efisiensi transaksi masyarakat, sekaligus mempererat hubungan ekonomi Indonesia dengan Jepang.
Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali turut ambil bagian dalam peluncuran QRIS Antarnegara Indonesia-Jepang dan inisiasi Sandbox QRIS Antarnegara Indonesia-Tiongkok di kantor pusat Bank Indonesia, Jakarta Pusat. Acara ini diikuti 23 penyelenggara sistem pembayaran dari bank maupun nonbank.
BPD Bali menjadi satu-satunya Bank Pembangunan Daerah yang berpartisipasi dalam implementasi QRIS Antarnegara Indonesia-Jepang dan kegiatan sandbox Tiongkok.
Implementasi QRIS Antarnegara diharapkan mendukung kemudahan transaksi lintas negara, khususnya wisatawan mancanegara. Wisatawan Jepang yang berkunjung ke Bali kini dapat bertransaksi secara cepat, aman, dan efisien hanya dengan memindai kode QR yang terhubung dengan sistem pembayaran.
Direktur Operasional dan TI Bank BPD Bali Ida Bagus Gede Setia Yasa menyampaikan komitmen bank dalam mendukung transformasi digital.
“Keikutsertaan Bank BPD Bali dalam peluncuran QRIS Antarnegara Indonesia-Jepang dan inisiasi sandbox Tiongkok adalah bukti nyata komitmen kami pada transformasi digital. Sebagai satu-satunya Bank Pembangunan Daerah yang terlibat, kami siap mendukung kemudahan transaksi bagi wisatawan, terutama dari Jepang, sekaligus memperkuat daya saing pariwisata Bali di kancah internasional,” ujarnya, Minggu (17/8/2025).
Dengan implementasi QRIS Antarnegara, BPD Bali berharap bisa memberikan kontribusi nyata pada peningkatan daya saing pariwisata Bali. Selain itu, layanan ini juga diharapkan memperkuat kolaborasi internasional di bidang ekonomi digital serta mendorong sinergi sistem pembayaran regional, termasuk dukungan bagi UMKM dan penerimaan pemerintah daerah.
